MINAHASA, LacakPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat upaya mewujudkan layanan sanitasi yang aman, sehat, dan berkelanjutan melalui penguatan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Dalam audiensi, peserta melakukan evaluasi terhadap kondisi sanitasi di Kabupaten Minahasa sekaligus membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi. Beragam usulan kebijakan strategis juga dirumuskan sebagai langkah untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan sanitasi bagi masyarakat.
Sekda Lynda D. Watania menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan sanitasi tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi yang berkesinambungan.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan program sanitasi secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis setiap program dan kebijakan sanitasi dapat berjalan lebih tepat sasaran, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten juga diharapkan mendukung pencapaian target Sanitasi Aman sesuai arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Minahasa. Dengan demikian, dokumen SSK tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(*butje)
