SAMPANG – LACAKPOS.CO.ID – Akhir tahun 2021 tepatnya per tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 111 Kepala Desa di Kabupaten Sampang mengakhiri masa jabatannya dan H. Slamet Junaidi menerbitkan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak tertanggal 30 Juni 2021 dan dalam SK itu disebutkan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang ditunda hingga tahun 2025.
Sejalan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 70 ayat (3) “Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketetapan menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa” dan Pasal 72 ayat (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Secara normatif Pj. Kades diberikan kemerdekaan dan kewenangan sama halnya dengan Kades Definitif termasuk menanda tangani Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pada esensinya tidak terjadi kevakuman kepemimpinan apalagi hingga terganggunya warga yang membutuhkan layanan.
Penundaan Pilkades Serentak secara bergelombang pada tahun 2025 dan Penunjukan Pj. Kades pada beberapa desa di Kabupaten Sampang akhir-akhir ini mulai muncul riak-riak maupun dinamika yang harus segera diantisipasi oleh Pimpinan Daerah, dengan harapan ke depan dengan ditunjuknya Pj. Kades yang notabene Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki dan atau bahkan meningkatkan tata kelola birokrasi desa secara sistematis sebagaimana amanah undang-undang.
Desa Baruh Kecamatan Sampang salah satu diantaranya yang saat ini desanya dipimpin seorang Pj. yang berasal dari staf pada kecamatan sampang, Haris Budi Santoso namanya.
Hadirnya Pj. diharapkan akan melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk memberikan pelayanan optimal kepada warganya dan meminimalkan bahkan menghindari kepentingan berbagai kelompok yang akan berkompetisi nantinya pada 2025 mendatang.
Pantauan awak media lacakpos di lokasi, Rabu, (24/02/2022) ditemui beberapa warga yang santai bercengkerama di suatu tempat hunian yang representative di pinggir jalan namun tidak ada kesibukan perangkat desa satupun yang ada bahkan tidak ada sarana kantor satupun di tempat.
“jek reng Pj. mangken terro mabegusseh pak, terro magentenggah rakyat baruh”
(“hadirnya Pj. saat ini ingin lebih meningkatkan layanan yang lebih baik pak, ingin lebih meningkatkan kesejahteraan warga Desa Baruh Pak”)
tutur polosnya Pak Ahmad warga Dusun Kedel Desa Baruh ini ketika awak media menanyakan rumahnya siapa yang dikontrak sebagai Kantor Desa Baruh.
“Enggi kepunyaan Romli” (ya miliknya Romli), singkat Ahmad.
“Ya betul klebun seppo, dan sekarang Romli itu wakil Pj. Pak” sambung Ahmad akhiri percakapan dengan Kontributor lacakpos.
Sementara awak media lacakpos semakin hendak mencari tahu lebih jelas tentang dinamika apa sebenarnya yang terjadi di Desa Baruh, maka media lacak pos menghubungi Sekretaris Desanya, Roisul Khosiah via telepon seluler.
“Sejak 2016 saya diangkat menjadi Sekdes, birokrasi pelayanan di Desa Baruh berjalan pak, silakan check kepada warga saya, memang kami sempat kecewa pak, langkah Pj. Kades yang menentukan Kntor atau Balai Desa tanpa urun rembuk terlebih dahulu kepada Badan Permusyawaranan Desa (BPD)”, ungkap Rois.
“Awalnya Pj. pindahkan lokasi Kantor Desa Baruh untuk memajukan desa, namun sekarang faktanya terjadi gejolak dan kami menolak pak karena rumah yang dijadikan kantor sekarang itu miliknya Romli, mantan Kades lama yang notabene pada Pilkades Serentak pada tahun 2025 mendatang akan maju sebagai Cakades”, sambung Rois.
“Saya bersama perangkat desa yang lain masih aktif pak melayani kepentingan warga yang membutuhkan, namun karena ada penolakan dari kami bersama perangkat yang lain dan penentuan balai desa secara sepihak, kan ini ada kecenderungan Pj. tidak netral ke depan dan saya berharap Pj. cari tempat yang betul-betul netral”, kata Rois penuh harap.
Belum beberapa lama awak medialacakpos di lokasi mewawancarai warga, Pj. Kades Baruh datang bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa, namun menolak diwawancarai dengan alasan berbagai hal.
(Abdul)