BUKITTINGGI, LacakPos.co.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kominfra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan Program Integrated City Planning (ICP) bagi Kota Bukittinggi. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Kantor Kemenko Infrastruktur, Kamis (15/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bukittinggi turut didampingi Kepala Bappelitbangda Ade Mulyani serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rahmat AE. Pertemuan ini membahas kelanjutan program pengembangan perkotaan nasional terintegrasi yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota percontohan di Indonesia.
Pada tahun 2025, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai satu dari 10 kota prioritas nasional dalam Program National Urban Development Project (NUDP). Program ini bertujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, sejahtera, dan layak huni melalui sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyusunan rencana induk pembangunan kota atau Integrated City Planning (ICP).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Bukittinggi sebagai kota prioritas ICP. Ia menegaskan bahwa Bukittinggi memiliki peran strategis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional.
“Penetapan Bukittinggi sebagai salah satu dari 10 kota prioritas ICP merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Keunggulan pariwisata dan kekayaan warisan budaya menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan,” ujar Ramlan.
Ia menjelaskan, implementasi program ICP nantinya akan mencakup pembangunan dan penataan sejumlah kawasan strategis, seperti Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, Lapangan Wirabraja, serta beberapa titik pelayanan publik lainnya di pusat kota.
Sebelumnya, pada tahun 2025, tahap perencanaan melalui penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas telah diselesaikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU. Kawasan Pasar Simpang Aur dan Koridor Jalan Sudirman ditetapkan sebagai kawasan percontohan, dengan konsep koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya yang mengintegrasikan seni, kuliner, serta aktivitas ritel dalam ruang publik yang dinamis.
“Program ini diharapkan mampu mempercantik wajah kota sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Dampaknya tentu akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kunjungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Ramlan.
Ia menambahkan, meskipun pembangunan terintegrasi tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, pendanaannya akan ditopang oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Bank Dunia. Dalam hal ini, BPIW Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency (EA) untuk proyek NUDP.
“Terkait implementasi rencana pengembangan kawasan tersebut, kami hari ini bertemu langsung dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sesuai arahan beliau, dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian PU agar program ICP ini dapat segera direalisasikan,” pungkas Ramlan Nurmatias.
(Zakirman)
