JAKARTA BARAT, LacakPos.co.id — Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, yang berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (UPU) di daerah berjalan searah dengan kebijakan nasional, sekaligus mendukung program prioritas Presiden dan implementasi Asta Cita secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mengangkat tema “Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita”, Rakornas membahas berbagai isu strategis, mulai dari stabilitas pemerintahan, penguatan ideologi Pancasila, hingga kewaspadaan nasional di tingkat daerah.
Forum nasional ini juga menjadi wadah penting dalam memperkuat hubungan koordinatif antara pusat dan daerah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen RPJMD masing-masing daerah.
Rakornas diikuti oleh para bupati dan wali kota se-Indonesia serta pimpinan perangkat daerah terkait. Rangkaian agenda meliputi keynote speech Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, pemaparan kebijakan dan penganggaran oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, serta diskusi tematik bersama Kemenko Polhukam, BPIP, BIN, BNPT, dan Kementerian Agama.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Minahasa Selatan, dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan nasional, memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjaga stabilitas daerah, serta mendukung suksesnya pelaksanaan program prioritas Presiden di tingkat lokal.
(Eka Putra)
