TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID — Tekanan harga pangan yang naik turun sepanjang tahun 2025 membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan kembali komitmennya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di saat sebagian daerah menghadapi ketidakpastian ketersediaan bahan pokok, Pemkab bergerak aktif memantau tren pasar, memperkuat koordinasi pusat–daerah, dan merancang langkah mitigasi yang lebih responsif.
Dalam suasana serius namun produktif, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Selasa (2/12/2025), bertempat di Aula Eksekutif Kantor Bupati. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan menjadi forum strategis nasional untuk membaca ulang kondisi inflasi menjelang penghujung tahun, sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi fluktuasi harga di tahun mendatang.
Inflasi Ideal, Tapi Kewaspadaan Tak Boleh Kendur
Dalam pemaparannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa inflasi kalender nasional sebesar 2,27% selama 11 bulan adalah capaian yang patut diapresiasi. Angka ini berada dalam rentang ideal yang masih dapat dikendalikan, terutama di tengah tekanan pasokan global, kenaikan biaya distribusi, serta situasi pasca bencana di sejumlah daerah.
Namun, Tomsi mengingatkan bahwa angka statistik tidak boleh membuat aparatur daerah lengah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa keberlanjutan pasokan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi tetap berada pada level yang aman bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas wilayah, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan bagi provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Wabup Ahmad Fadly: Sinergi Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan
Bagi Kabupaten Tanah Datar, sinergi menjadi kata kunci. Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa keberhasilan daerah dalam mengendalikan inflasi bukan semata soal data, melainkan hasil dari koordinasi yang baik antara pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Rakor ini bermanfaat bagi daerah. Ia menghasilkan kebijakan yang menjaga daya beli, menekan kenaikan harga, dan menciptakan ekonomi stabil,” tegas Wabup Fadly.
“Kami tidak ingin hanya merespons gejolak harga setelah muncul. Tanah Datar mesti berada selangkah di depan, terutama untuk komoditas strategis yang menyentuh dapur masyarakat.”
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pemantauan harga harian, optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mempercepat realisasi program bantuan bahan pangan melalui skema subsidi, operasi pasar, atau penyediaan stok cadangan.
Bukan Hanya Hitung Komoditas, Tapi Tentang Menjaga Ketahanan
Di Tanah Datar, komoditas utama seperti beras, cabe, telur, minyak goreng, dan sayur mayur kerap menjadi penentu kondisi psikologis ekonomi masyarakat. Meskipun pasokan stabil pada periode tertentu, fluktuasi kecil dalam jalur distribusi sering kali menciptakan lonjakan harga yang cepat. Karena itu, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rutinitas laporan, tetapi harus masuk ke arena solusi nyata.
TPID Tanah Datar, yang hadir lengkap dalam rakor, menegaskan kesiapan untuk mengembangkan strategi berbasis data lapangan: memetakan titik rawan kenaikan harga, mencegah penimbunan berlebihan, dan menjamin bahwa pasar tradisional tetap menjadi ruang aman bagi pedagang kecil dan konsumen.
Pendampingan Teknis: Dari HUL – HILIR
Dalam rakor tersebut, berbagai kementerian teknis juga menyoroti pentingnya memperkuat jalur produksi hingga konsumsi. Bagi daerah agraris seperti Tanah Datar, dukungan pada petani merupakan fondasi awal yang tidak boleh dilewati. Ketersediaan pupuk, harga gabah yang stabil, dan akses distribusi hasil panen menentukan apakah pasar akan terkendali atau justru menciptakan gejolak.
Pemerintah daerah juga mulai mendorong model intervensi langsung seperti operasi pasar dan kemitraan lintas kabupaten untuk mengurangi ketergantungan pasokan tunggal. Langkah ini membantu menjaga stabilitas bahan pokok sekaligus menahan efek domino dari gangguan distribusi ketika bencana atau cuaca ekstrem melanda.
Tim Pendamping dan Rangkaian Tugas
Dalam rapat tersebut, Wabup Ahmad Fadly didampingi oleh Kepala Dinas KUKMP Masni Yuletri, Kepala Bagian Perekonomian Franky, serta jajaran Tim TPID lainnya. Mereka tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi menyusun catatan tindak lanjut yang akan diterapkan dalam beberapa pekan ke depan.
Agenda dalam waktu dekat termasuk: evaluasi harga harian di pasar utama Batusangkar, pemetaan stok sembako menjelang akhir tahun, simulasi operasi pasar jika diperlukan, serta komunikasi dengan pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi dasar masyarakat.
Inflasi Bukan Ancaman, Tapi Tanggung Jawab Bersama
Rakor ini menjadi penanda bahwa pengendalian inflasi tidak boleh dilihat sebagai laporan angka semata. Stabilitas harga adalah isu kemanusiaan: ia menyangkut dapur keluarga, kesejahteraan petani, kepercayaan pedagang, dan ketenangan konsumen. Di tengah dinamika nasional dan risiko bencana yang datang tiba-tiba, Pemkab Tanah Datar menegaskan bahwa mereka memilih berada di barisan aktif—membangun ketahanan, bukan sekadar menunggu gejolak.
Jika Anda ingin versi lebih formal seperti humas pemerintah atau lebih human interest ala media feature, saya bisa menyusunnya ulang sesuai gaya yang Anda inginkan.(**)
