SANGIHE – LACAKPOS.CO.ID.- Dalam penyaluran bantuan ke warga masyarakat, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Silangen Tamuntuan tidak hanya menyerahkan secara langsung bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di rumah warga masyarakat di Kelurahan Manente baru-baru ini. Tamuntuan juga menginstruksi Dinas Sosial harus memasuka data yang benar.
“Pemerintah Kabupaten Sangihe saat ini mulai menyalurkan bantuan subsidi BBM dan BPNT sebanyak Rp 500 ribu,” kata Tamuntuan.
Kemudian menurutnya, penyaluran bantuan subsidi BBM ini sebagai wujud kepedulian dan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga minyak tersebut. Menariknya bantuan disalurkan ini bukan berbentuk sembako melainkan uang tunai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
“Bantuan subsidi BBM ini diperuntukan untuk memperkuat daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Jadi, BBM naik, maka pemerintah mengembalikan dalam bentuk bantuan,” ujar Kepala Definitif Dinsos Provinsi Sulut ini.
Tamuntuan pun berharap, masyarakat tetap melakukan aktifitas menjalankan berbagai usaha meski sudah mendapat bantuan. Misalnya memberdayakan lahan pekarangan dan sebagainya untuk ditanami sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga.
“Saya minta benar-benar ada pendampingan penyaluran bantuan hari ini termasuk PT. Pos Indonesia yang dipercaya dan membantu pemerintah dalam metode penyaluran bantuan ini. Untuk kali ini kita yang langsung mendatangi serta memberikan bantuan tersebut bagi warga masyarakat,” tuturnya.
Penjabat bupati juga mengintrusikan, dinas sosial untuk memasukan data yang benar dan langsung dikoordinasikan dengan camat, Kapitalaung dan lurah bahwa betul-betul data itu ada sehingga tepat sasaran.
“Bantuan disalurkan kepada warga jangan dipotong-potong apalagi dikorupsi,” tegas istri tercinta Ketua DPRD Provinsi Sulut ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Danny Mandak menjelaskan, semua penerima bantuan sudah diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh kementerian sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Dan nantinya data ini akan terus kita validasi secara berkala,” singkat Mandak. (**/Udy)
