MANADO, LacakPos.co.id – Persoalan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Ketidaktepatan dalam menempatkan masyarakat ke dalam kelompok desil tertentu dinilai berpotensi memengaruhi akses warga terhadap berbagai program perlindungan sosial.
Aktivis Sulawesi Utara sekaligus pengamat sosial kemasyarakatan, Steven Pande-iroot, mengatakan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai masalah administratif atau teknis pengolahan data.
Menurutnya, apabila terdapat masyarakat yang secara nyata berada dalam kondisi ekonomi sulit namun masuk dalam kelompok desil yang membuat mereka tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, maka pemerintah perlu segera melakukan evaluasi.
Steven menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Bahkan, jika persoalan pemeringkatan terjadi secara luas dan tidak segera mendapatkan penyelesaian yang transparan, dampaknya dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Kami curiga dan menduga, jika persoalan pemeringkatan desil ini dibiarkan tanpa evaluasi dan koreksi yang serius, kondisi tersebut justru dapat menjadi celah yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto,” ujar Steven, Rabu (2/9/2026).
Namun demikian, Steven menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dilihat secara objektif. Ia meminta agar tidak ada pihak yang langsung dituding bertanggung jawab sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan yang jelas.
Minta Pemutakhiran Data Dievaluasi
Steven mempertanyakan sejauh mana proses pemutakhiran, verifikasi, validasi, hingga pemeringkatan data telah dilakukan untuk memastikan DTSEN benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Ia juga menyoroti mekanisme sanggahan yang diberikan kepada masyarakat ketika data atau desil yang tercatat dinilai tidak sesuai.
Menurutnya, masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan melakukan perbaikan data. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan sistem pendataan dan pemeringkatan telah melalui proses verifikasi serta validasi yang memadai.
“Jangan seluruh persoalan dibebankan kepada masyarakat dengan mengatakan silakan sanggah apabila tidak sesuai. Pertanyaannya, mengapa masyarakat yang ekonominya lemah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan perlindungan negara?” tegasnya.
Steven menilai evaluasi pemeringkatan desil perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga.
Sebab, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, antara lain akibat kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, bertambahnya jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal maupun besarnya beban pengeluaran.
Jangan Sampai Kebijakan Menjadi Bumerang
Lebih lanjut, Steven mengingatkan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial pada akhirnya akan diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Apabila warga yang seharusnya membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan manfaat akibat ketidaktepatan pemeringkatan data, sementara masyarakat yang relatif lebih mampu masuk dalam kelompok penerima, maka dapat muncul persepsi adanya ketidakadilan.
Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut menurut Steven berpotensi berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat justru berubah menjadi sumber kekecewaan masyarakat. Kalau ini terjadi secara masif, tentu akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” sebut Steven.
Karena itu, Steven meminta pemerintah pusat tidak melihat persoalan DTSEN semata-mata sebagai persoalan teknis pengolahan data.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh, transparansi metodologi, pengawasan terhadap proses verifikasi dan validasi, serta mekanisme koreksi yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang merasa data ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Presiden Diminta Pastikan Data Tepat Sasaran
Steven berharap Presiden Prabowo Subianto memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi masyarakat di lapangan, bukan hanya laporan dalam bentuk angka dan persentase.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sistem perlindungan sosial mampu mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Presiden jangan sampai mendapatkan informasi bahwa semuanya baik-baik saja hanya karena sistem secara administratif berjalan. Yang harus dilihat adalah apakah rakyat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi serta menguji kualitas data dan mekanisme pemeringkatan.
Steven menilai kritik dan pengawasan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah.
“Kalau memang ada kesalahan, koreksi. Kalau ada kelemahan sistem, perbaiki. Jangan defensif terhadap kritik. Justru keberanian pemerintah memperbaiki kesalahan akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Presiden,” pungkas Steven.
Steven Pande-iroot
Aktivis Sulawesi Utara & Pengamat Sosial Kemasyarakatan(*)
Catatan Redaksi:
Pernyataan dalam berita ini merupakan pendapat dan penilaian narasumber. Redaksi menyajikannya secara berimbang berdasarkan informasi yang diterima, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan Redaksi membuka ruang hak jawab pihak terkait.
