SANGIHE, LacakPos.co.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, kembali menyerap langsung aspirasi masyarakat melalui agenda Reses Masa Persidangan di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Dalam kegiatan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu berdialog dengan para perwakilan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendengarkan berbagai persoalan serta kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Beragam usulan yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor ekonomi berbasis kelautan.
Menurut Andi Silangen, masyarakat Nusa Utara masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam peningkatan konektivitas antarpulau dan dukungan terhadap mata pencaharian warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani.
“Masyarakat di Nusa Utara sangat membutuhkan perhatian khusus, terutama menyangkut konektivitas antarwilayah dan penunjang mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan petani. Semua masukan ini menjadi catatan penting bagi kami di lembaga legislatif,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi menjadi prioritas. Di bidang infrastruktur, masyarakat meminta percepatan pembangunan jalan, termasuk kelanjutan proyek strategis Jalan Lingkar Pulau Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, usulan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat pesisir serta penambahan lampu penerangan jalan umum juga menjadi kebutuhan yang banyak disampaikan.
Sementara pada sektor ekonomi, para nelayan tradisional berharap adanya dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seperti bantuan mesin tempel, alat tangkap yang lebih modern, hingga kemudahan akses permodalan guna memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kepulauan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andi Silangen menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan terus dikawal oleh DPRD Sulut agar dapat diwujudkan melalui program pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang dihimpun selama masa reses telah dirangkum dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulut dan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bahan penyusunan program pembangunan serta penganggaran APBD mendatang.
“Dengan demikian, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat kepulauan diharapkan dapat segera diakomodasi dan direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan warga Nusa Utara,” tegas Andi Silangen.
(Rinny)
