PADANG PANJANG – LACAKPOS.CO.ID –Di dalam ruang sidang yang biasanya diwarnai dinamika legislasi, hari itu suasananya berbeda. Senin pagi, 1 Desember 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menggelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kota ke-235. Tanpa panggung hiburan, tanpa dekorasi megah, tanpa ritual seremonial panjang. Kesederhanaan bukan menjadi simbol keterbatasan, namun refleksi kesadaran: Kota Serambi Mekah sedang berkabung.
Musibah banjir bandang yang melanda beberapa titik kota, termasuk kawasan Jembatan Kembar, meninggalkan luka yang belum sepenuhnya kering. Duka cita menyelimuti keluarga korban, dan jejak lumpur pada ruang-ruang publik yang sebelumnya ramai adalah pengingat bahwa alam tidak bisa ditundukkan. Di tengah situasi itulah, masyarakat Padang Panjang memilih mengenang usia kota mereka: bukan dengan gegap gempita, tetapi muhasabah, sebagaimana tradisi Minangkabau memaknai peristiwa — bukan untuk meratap, tetapi menata kembali arah hidup.
Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE., membuka rapat paripurna dengan pembacaan Al-Fatihah. Bukan sekadar formalitas spiritual, melainkan sikap kolektif untuk mengirimkan doa, menenangkan jiwa warga, dan menjadikan ibadah sebagai ruang bernegara. Di hadapan gubernur, wali kota dan wakil wali kota, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, para pemimpin institusi pendidikan, dan tamu undangan, ia menegaskan: “Musibah alam adalah cobaan, sekaligus pengingat kepada Yang Maha Kuasa.”
Padang Panjang dan Makna Waktu 235 Tahun
Tidak semua kota mampu bertahan dua abad lebih dengan identitas yang konsisten. Di usianya yang ke-235, Padang Panjang bukan hanya menua, tetapi juga membentuk peradaban.
Sejarah kota ini—yang ditetapkan pada 1 Desember 1790 melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004—tidak dibangun dari perbincangan ekonomi atau pertimbangan administratif semata. Padang Panjang lahir dari pertemuan jalur perniagaan, dinamika pergerakan ulama, dan dorongan komunitas untuk menjadikan ruang hunian sebagai ruang ilmu. Dengan letaknya di lereng Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, kota ini tumbuh dalam kondisi geografis yang keras, namun sekaligus memupuk tradisi ketangguhan.
Bila Sumatera Barat disebut sebagai “Bumi Para Ulama”, maka Padang Panjang adalah laboratorium keilmuan. Di kota inilah pendidikan Islam modern, adab intelektual, dan logika sosial Minangkabau dipertemukan. Sekolah Diniyyah Puteri yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyyah bukan sekadar institusi pendidikan; ia adalah simbol pemberdayaan perempuan, avant-garde sosial, dan diplomasi budaya pada masa kolonial.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada pendiri sekolah tersebut, yang diumumkan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada 10 November 2025, menjadi puncak pengakuan negara. Bukan hanya untuk sosok Rahmah, tetapi untuk identitas kolektif kota. Padang Panjang kembali masuk catatan sejarah sebagai produsen gagasan, bukan sekadar penerima kebijakan.
Ketua DPRD menyampaikan kebanggaan itu dengan lugas:
“Beliau bukan hanya pendiri lembaga pendidikan perempuan pertama pada masa penjajahan. Rahmah adalah pembaharu pendidikan Islam dan perempuan Minangkabau yang mendahului zaman.”
Dalam perspektif akademik, penganugerahan tersebut berfungsi sebagai memory politics—praktik negara dalam mengafirmasi subjek sejarah yang sebelumnya mungkin terpinggirkan. Dengan cara itu, negara bukan saja menghargai jasa, tetapi memperluas referensi kebangsaan.
Tokoh yang Menunggu Pengakuan: Warisan yang Belum Seluruhnya Pulang
Nama-nama besar Padang Panjang tidak berhenti pada Rahmah El Yunusiyyah. Kota ini menyimpan jejak Chatib Sulaiman, pejuang kemerdekaan yang gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan republik. Ia bukan sekadar nama jalan atau monumen: Chatib adalah representasi militansi intelektual Minangkabau.
Demikian pula Syekh Adam Balai-Balai, ulama kharismatik yang menggerakkan pendidikan Islam dan budaya lokal dengan pendekatan pedagogi yang mengakar di masyarakat. Ketika Ketua DPRD menyuarakan harapan agar kedua tokoh ini juga memperoleh gelar Pahlawan Nasional, pernyataan itu tidak sekadar aspirasi—melainkan bagian dari rekonsiliasi sejarah. Sebuah upaya agar narasi perjuangan bangsa tidak hanya dibangun oleh figur-figur yang lahir di pusat administrasi, tetapi juga dari kota-kota kecil yang kaya tradisi.
Bencana, Kerentanan, dan Ketahanan Sosial
Banjir bandang yang melanda Padang Panjang menjadi pengingat bahwa infrastruktur tidak selalu mampu menaklukkan alam. Intensitas curah hujan yang tinggi, degradasi lingkungan, serta kerentanan tata ruang menciptakan kombinasi risiko yang berlapis. Tidak ada satu solusi tunggal yang bisa memperbaiki keadaan.
Pidato Ketua DPRD merefleksikan pendekatan yang realistis: dari mitigasi spiritual (zikir, doa, penguatan moral), menuju mitigasi institusional (birokrasi, tata kelola, partisipasi publik). Hal ini menarik, karena memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memandang risiko bukan hanya objek teknokratis, tetapi juga bagian dari ekologi sosial.
Padang Panjang membutuhkan pembangunan yang responsif bencana, bukan sekadar pembangunan yang indah di atas kertas. Bukan pembangunan yang memuaskan headline, tetapi pembangunan yang meminimalkan penderitaan.
Membangun dengan Hati: Antara Etika dan Kebijakan
Tema Hari Jadi Kota ke-235, “Membangun dengan Hati, Inovasi, dan Berkolaborasi,” mengandung implikasi menarik. Kata “hati” menggeser paradigma kebijakan publik dari teknokrasi murni menuju etika pelayanan. Pembangunan tidak lagi dimaknai sebagai proyek, melainkan hubungan sosial.
Membangun dengan hati berarti menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan objek penerima manfaat. Ini menuntut kehadiran pemerintah yang empatik, bukan hanya administratif; pemerintah yang mendengar keluhan warga sebelum menandatangani kontrak pembangunan.
Di sisi lain, inovasi menjadi kunci menghadapi transformasi digital, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga penurunan dana transfer pusat. DPRD, dalam hal ini, menempatkan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah kota — bukan oposisi, bukan ornamen seremonial. DPRD bertugas menyeimbangkan kepentingan publik dan kinerja eksekutif: fungsi checks and balances yang sering dilupakan dalam praktik administrasi daerah.
Imbral menegaskan:
“Keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa sinergi. Kami mengajak seluruh unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, perantau, komunitas, dan organisasi sosial untuk bahu-membahu.”
Seruan itu sederhana, namun secara epistemik menunjukkan kesadaran bahwa kota kecil dengan sumber daya terbatas hanya akan bertahan melalui jaringan sosial — bukan ego sektoral.
Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah: Identitas yang Perlu Diperbarui
Istilah Kota Serambi Mekah sering dilekatkan pada Padang Panjang secara historis. Pendidikan agama, madrasah, tradisi pesantren, lembaga tilawah, hingga lembaga fatwa menciptakan identitas religius. Namun identitas tidak boleh dibekukan. Identitas harus berkembang, berinteraksi dengan zaman, dan menyerap ilmu baru.
Ketika Ketua DPRD mengajak masyarakat memperkuat identitas religius, budaya, dan keilmuan, ia tidak sedang meromantisasi masa lalu. Ia sedang menegaskan bahwa kota ini harus berafiliasi dengan masa depan tanpa meninggalkan akar. Kota Serambi Mekah bukan berarti kota yang alergi pada teknologi, inovasi, atau ekonomi kreatif. Sebaliknya: kota yang religius harus mampu menjadi kota yang produktif, berdaya saing, dan transformatif.
Menutup Masa Lalu, Menyambut Masa Depan
Pada penutupan pidatonya, Imbral menyampaikan pantun. Sederhana, namun sarat makna:
“Musibah yang datang adalah cobaan,
Untuk mengingatkan kita pada Yang Maha Kuasa.
Kita wujudkan Padang Panjang yang bermarwah,
Agar masyarakatnya maju dan sejahtera.”
Pantun itu adalah simbol bahasa Minangkabau: pendek, jenaka, tetapi menghujam. Peringatan 235 tahun bukanlah akhir perjalanan, melainkan pembuka babak baru. Kota kecil di kaki gunung ini tidak pernah hidup dari keajaiban—ia hidup dari kearifan, ketangguhan, dan kolaborasi.
Padang Panjang telah bertahan dua abad lebih. Tidak ada alasan ia tidak akan bertahan dua abad berikutnya — selama ia setia pada akarnya, terbuka pada ilmunya, dan berani merawat masyarakatnya.(**)
