SAMPANG – LACAKPOS.CO.ID – Terindikasi kuat carut-marut dan belum selesai 100% beberapa program/kegiatan yang ada pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Teknis menjadi atensi Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Sampang.
Seakan lepas dari pantauan insan pers, pukul 14.00 wib, Jum’at (27/12/2024) Komisi III dan IV memanggil beberapa OPD Teknis dalam sebuah rapat dengar pendapat yang digelar tertutup.
(Data yang berhasil dirangkum dari berbagai pemberitaan media online).
Pantauan Lacakpos&tim di lokasi, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan awalnya menyoroti Pembangunan Lapangan Sepak Bola senilai 2,5 M dari hasil Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang.
Rudi menyatakan jika panggilan ke beberapa OPD ini untuk menjalankan salah satu fungsinya yakni Controling/Pengawasan.
“Saya soroti pembangunan lapangan sepak bola ini karena waktunya dirasa sangat mepet, yakni tersisa 2 bulan waktu itu,” ungkap Rudi.
Namun kekhawatiran Ketua DPRD Kabupaten Sampang ditepis oleh Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang H. Marnilem dengan menampilkan slide progress kemajuan fisik pekerjaan.
“Saya sudah komunikasi langsung dan minta progress kemajuan fisik ke Konsultan Pengawasnya,” Kata H. Marnilem diawal presentasi via slide video.
Dirinya memastikan, jika sampai hari ini progress kemajuan fisik sebesar 99,04% dan alami deviasi 0,6%.
“Deviasi dimaksud, tersisa pekerjaan conecting air dan conecting jaringan listrik dan nilainya sekitar 14 jutaan”ungkap H. Marnilem.
Masih Kata H. Marnilem pekerjaan pipanisasi air dan instalasi listrik on progress selesai dan tuntas dikerjakan, namun tersisa penyambungan pipanisasi air ke induk jaringan tersier milik Perumda Trunojoyo dan penyambungan listrik ke induk panel.
Di samping itu ramai pada pemberitaan media online, jika pembangunan Puskesmas P. Mandangin senilai 6 M lebih berpotensi mangkrak dan sulit diprediksi akan selesai 100% di penghujung bulan Desember 2024 ini berdasarkan existing di lokasi.
Ketika akan dikonfirmasi terkait progress kemajuan fisik Puskesmas P. Mandangin, Kadinkes dan Keluarga Berencana, dr. Abdullah Najich sudah meninggalkan ruang dengar pendapat tak terpantau awak media.
Ramai dan menjadi sorotan berbagai elemen pula adanya program/kegiatan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terutama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berbagai lokasi terindikasi dan nyaris tak bisa bermanfaat bagi warga sekitar karena bocor dan pembangunan betonisasi (ready mix) pada beberapa ruas jalan.
Dari hasil rangkuman publikasi berbagai media online, bahkan lebih parah dan nyaris nampak mankrak tak berprogress dari berbagai lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang melekat pada Dinas Pendidikan.
Sebut saja, Pembangunan RKB SDI Al. Abrori senilai 1, 3 M di Kecamatan Sokobanah per tanggal 10/12/2024 nampak terlihat mangkrak.
Selain itu pula, dilansir zonainvestigasi dan beberapa media online, Pembangunan 1 RKB SMP Swasta Darul Ulum 1 Prajjan senilai Rp. 468.480.000 per tanggal 10/12/2024 nampak mangkrak pula, terlihat hanya kolom struktur dan kemajuan fisik tak sampai 50%.
Lacakpos&tim tak berhasil mengkonfirmasi hasil dengar pendapat kepada Kadis Pendidikan, Kadinkes&KB dan Kadis PUPR bersama Komisi III dan IV karena kepulangannya tak terlacak.
Terpisah, Machfud selaku Ketua Komisi IV menyatakan ada beberapa catatan dan harapan, baik ke Sekdakab, H. Yuliadi Setiawan maupun kepada Pimpinan OPD Teknis.
“Tadi saya berharap dan memberi catatan kepada Sekdakab Sampang, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyikapi banyaknya pekerjaan terindikasi mangkrak dan tak sampai mencapai kemajuan fisik 100% di penghujung bulan Desember 2024,”ucapnya.
Kata Machfud diantaranya agar dana pekerjaan perencanaan hendaknya di PAK di tahun sebelumnya.
Sehingga kata Machfud, di awal triwulan 1 pekerjaan sudah dapat mulai masuk proses lelang ke Bagian Barang/Jasa.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan berharap pula, jika temuan dari Komisi II dan IV di lapangan sesuai existing tak berprogress dan deviasinya sangat tajam maka hendaknya OPD Teknis berhati-hati dan tak melakukan lebih bayar kepada pihak ketiga.
Pembayaran yang dilakukan OPD Teknis melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud kata Rudi, hendaknya dibayar sesuai progress kemajuan fisik di lapangan dan tak lebih membayar dan sesuai laporan kemajuan fisik yang dibuat Konsultan Pengawas dan di asistensi tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Ke depan OPD Teknis harus siap menghadapi audit dan monev baik yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur maupun Inspektorat Kabupaten Sampang.
Pihaknya masih belum memberikan rekomendasi dan langkah apapun terkait banyaknya temuan pekerjaan tak berprogress dan nyaris mangkrak.
(Az)
