PADANG PANJANG – LACAKPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si sampaikan jawaban Pemandangan Umum enam Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang 2023, Rabu (15/5/2024).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD. Dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, Forkopimda, asisten, kepala OPD, camat dan lurah.
Fraksi PAN yang meminta penjelasan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari segi retribusi, disebutkan Sonny, Pemko sudah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan kualitas layanan di objek-objek retribusi daerah seperti pasar, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain. Sehingga semakin meningkatkan kenyamanan konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan umum.
Selanjutnya juga telah dirancang sistem pemungutan retribusi yang lebih optimal di semua objek retribusi. Salah satu contohnya adalah sistem pemungutan retribusi secara nontunai menggunakan QRIS yang didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank Nagari.
Berkenaan dengan tanggapan Fraksi PAN perihal adanya indikasi penurunan akhlak dan kemerosotan moral pada siswa, dikatakannya, Pemko sudah menyusun rencana aksi untuk mencegah kondisi ini.
“Membentuk tim pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya lokal dengan melibatkan unsur akademisi, tokoh agama dan tokoh adat. Diharapkan kurikulum ini nantinya akan memperluas wawasan dan pengetahuan siswa agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan,” ujarnya.
Untuk Fraksi Gerindra mengenai pengelolaan dan kegiatan di Islamic Centre, sebut Sonny, telah dilakukan penyusunan program kerja yang terintegrasi, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan layanan di lingkungan Islamic Centre.
Sementara itu untuk Fraksi NasDem, beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah terhadap bencana yang terjadi, di antaranya pencarian dan pertolongan oleh Tim SAR gabungan, layanan Asesmen oleh BPBD Kesbangpol dan stakeholder terkait, layanan Dapur Umum oleh Dinas Sosial PPKBPPPA.
Selain itu, menyiapkan tiga lokasi pengungsian, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi oleh Dinas Kesehatan. Pendataan jumlah kerusakan, korban, dan masyarakat terdampak. Penyiapan kebutuhan dasar pengungsi. Aksi clearing pembersihan saluran oleh Dinas Perkim LH, Satpol PP Damkar, dan masyarakat.
“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ke depannya,” tuturnya lagi.
Sedangkah Fraksi Golkar, Pj Wako Sonny menanggapi mengenai pengerjaan Sport Center. Saat ini pengerjaannya dilanjutkan 2024 melalui pemberian kesempatan kepada penyedia dengan dikenakan denda keterlambatan. Progres saat ini dalam tahap akhir penyelesaian pekerjaan dan penyiapan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan.
Pemandangan umum Fraksi PBB-PKS, Sonny menyampaikan, terkait pengangkutan sampah, pengelolaan sampah tetap maksimal sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Untuk penjemputan sampah, dimulai dari titik pertama pukul 07.00 WIB. Pada rute tertentu yang pendek dilakukan penjemputan dua kali sehari pada pukul 07.00 WIB dan pukul 13.00 WIB.
“Pengangkutan sampah terjadwal kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga tradisi Padang Panjang sebagai kota yang bersih bebas dari sampah yang berserakan,” ungkapnya.
Terakhir, dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, disampaikan terkait dengan pengisian jabatan yang kosong baik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dalam masa Pj. Wali Kota, saat ini sedang dalam proses pengajuan izin ke Kementrian Dalam Negeri, rekomendasi BKN dan KASN. Setelah keluarnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, akan segera dilakukan pengisian jabatan tersebut secara berjenjang.
Dua hari sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Dr. Winarno M.E sampaikan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 di hadapan DPRD Kota Padang Panjang,
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E itu, Winarno mengatakan laporan keuangan Pemko 2023 telah diaudit BPK RI.
“Hasil pemeriksaannya telah diserahkan secara resmi oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota pada 4 April 2024 lalu,” sampainya.
Dikatakan Winarno, hasil pemeriksaan BPK, Padang Panjang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Status WTP untuk delapan kali berturut-turut diraih sejak 2016 hingga 2023.
“Keberhasilan Pemko dalam mempertahankan opini WTP sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya Pemko dalam melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD sampai pada tahap publikasi LKPD. Hasilnya adalah sebuah laporan keuangan yang handal dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan,” terangnya.
Substansi dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ini kata Winarno, memuat realisasi dari pelaksanaan APBD. Yaitu realisasi pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan.
“Kami berharap kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ini dapat kita bahas bersama dalam sidang-sidang DPRD. Sehingga ranperda dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” tutupnya.(**)
