TANAH DATAR — LACAKPOS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya sejak 24 November 2025 dan mencapai kondisi terparah pada 27 November 2025.
Bencana yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi ini berdampak luas pada 12 kecamatan dan 36 nagari. Pada fase awal kejadian, jumlah warga yang mengungsi sempat melonjak hingga 7.988 jiwa, dengan Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto tercatat sebagai wilayah paling terdampak.
Dampak kerusakan permukiman cukup signifikan. Data sementara mencatat 34 unit rumah hanyut terseret banjir, 95 rumah mengalami rusak berat, 101 rumah rusak sedang, serta 217 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Kerusakan infrastruktur juga terjadi pada fasilitas umum vital, khususnya jembatan dan akses jalan. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, dan satu jembatan rusak ringan. Akibatnya, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolasi karena terputusnya akses transportasi darat.
Menghadapi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Berbagai langkah penanganan cepat langsung dijalankan, mulai dari pembukaan dapur umum, pendirian posko pengungsian, hingga penggalangan donasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Distribusi bantuan logistik dilakukan secara intensif dan menjangkau wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Untuk daerah yang terisolasi, penyaluran bantuan bahkan ditempuh melalui jalur alternatif, termasuk penyeberangan Danau Singkarak, demi memastikan kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi.
Dalam upaya percepatan penanganan, Pemkab Tanah Datar menurunkan alat berat milik daerah dan menyewa alat tambahan untuk membuka akses serta membersihkan material banjir. Namun, dalam proses tersebut, satu unit alat berat milik pemerintah daerah dilaporkan hanyut terbawa banjir bandang.
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Melalui komunikasi intensif pimpinan daerah, dukungan alat berat dan sumber daya mulai berdatangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat, Hutama Karya Indonesia (HKI), serta sejumlah pihak swasta.
Prioritas utama penanganan difokuskan pada pemulihan konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang tertutup material banjir dibuka kembali melalui kegiatan pembersihan dan penimbunan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta relawan dari berbagai elemen masyarakat.
Di sektor pertanian, dampak bencana juga terbilang serius. Tercatat kerusakan irigasi sekunder di 74 titik, irigasi tersier di 17 titik, serta lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare, yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian masyarakat.
Bencana hidrometeorologi ini juga menelan korban jiwa. Selama proses penanganan, tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan lima orang lainnya mengalami luka-luka.
Memasuki masa perpanjangan tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini mulai mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Langkah ini menjadi bagian dari tahapan pemulihan pascabencana guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak.
Respons cepat, sinergi lintas sektor, serta komitmen kuat pimpinan daerah menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melindungi warganya dan mempercepat proses pemulihan di tengah situasi bencana.(**)
