TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil langkah tegas dalam menghadapi dampak besar bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah. Dalam situasi tanggap darurat yang masih berlangsung, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM, resmi menginstruksikan penghentian seluruh kegiatan dinas luar (DL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga batas waktu yang belum ditentukan, demi memastikan pelayanan publik dan penanganan bencana berjalan optimal.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Eka Putra dalam konferensi pers bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Dandim 0307 Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, dan Ketua Fraksi Demokrat Wel Ahmad, di Gedung Indo Jolito, Kamis (4/12/2025).
“Semua ASN Tidak Boleh Dinas Luar, Standby di Daerah”
Dalam keterangannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah daerah harus berada di Tanah Datar untuk memastikan layanan masyarakat tidak terganggu, baik warga terdampak bencana maupun yang tidak terdampak langsung.
“Mulai hari ini, saya perintahkan tidak ada ASN yang melakukan dinas luar. Semua harus standby di daerah. Kita sedang menghadapi situasi darurat dan masyarakat membutuhkan pelayanan maksimal,” tegas Bupati.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus bekerja memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan, sambil tetap memprioritaskan penanganan terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah, atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat bencana.
“Kami berupaya menyelesaikan seluruh urusan pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi yang tak boleh berhenti meski sedang masa darurat.”
Apresiasi bagi Forkopimda dan Relawan
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang sejak hari pertama bencana terus berada di lapangan mendampingi pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Forkopimda bersama kami dari awal hingga masa tanggap darurat berakhir pada 10 Desember 2025 nanti. Dandim, Kapolres, Kajari, Pengadilan, Basarnas, Brimob, Batalyon 131, hingga relawan perantau dan lokal, semuanya turun langsung. Dukungan ini sesuatu yang sangat kami syukuri,” ujar Eka Putra.
Bupati juga meminta seluruh unsur yang terlibat tetap menjaga semangat karena kebutuhan masyarakat masih besar dan membutuhkan kehadiran pemerintah setiap saat.
DPRD Juga Setop Dinas Luar: “Kami Ada di Tengah Masyarakat”
Senada dengan kebijakan Bupati, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD juga sepakat menghentikan seluruh agenda perjalanan dinas.
“Sejak masa tanggap darurat ditetapkan, kami sepakat untuk tidak melakukan dinas luar sampai seluruh proses recovery selesai. Semua anggota DPRD berada di tengah masyarakat terdampak,” kata Anton.
Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi sudah mencabut agenda perjalanan dinas minggu ini dan memastikan tak ada anggota yang keluar daerah selama masa pemulihan.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami dirasakan langsung oleh warga, bukan hanya melalui kebijakan.”
Seruan Persatuan: “Jangan Terprovokasi dan Terbelah”
Dalam kesempatan tersebut, Anton Yondra juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan pemuda untuk menjauhkan diri dari upaya saling menyalahkan atau mengadu domba yang berpotensi menghambat penanganan bencana.
“Mari satukan persepsi. Ini bukan waktu untuk berkonflik. Semua unsur penyelenggara pemerintahan sudah bekerja bersama. Jangan biarkan ada pihak yang mencoba memecah belah,” ujarnya.
Fokus Besar Pemerintah: Pulihkan Infrastruktur dan Layani Korban
Dengan kebijakan pelarangan dinas luar, pemkab berharap semua sumber daya aparatur dapat difokuskan pada:
-
percepatan distribusi bantuan,
-
pelayanan administrasi publik,
-
pemulihan infrastruktur rusak,
-
mitigasi potensi bencana susulan,
-
dan pendampingan psikologis bagi korban.
Bencana besar yang terjadi beberapa hari terakhir menyisakan pekerjaan berat, dari rumah yang hancur, akses jalan terputus, hingga kebutuhan mendesak di posko pengungsian. Dengan seluruh ASN dan DPRD berada di daerah, penanganan diharapkan lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.(**)
