MINSEL, LacakPos.co.id — Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Seminar Hukum yang digelar di Sport Hall SMA Lokon St. Nikolaus, Kota Tomohon, Rabu (19/8/2026).
Seminar tersebut mengangkat tema “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana.”
Kegiatan yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Tomohon bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan sistem hukum pidana nasional, khususnya mengenai posisi dan kewenangan jaksa dalam proses penegakan hukum.
Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Pembahasan kemudian menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, S.H., M.H.; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Ferry Taas, S.H., M.Hum., M.Si., Datuak Tumbijo; serta akademisi Universitas Negeri Manado Dr. Lesza Leonard Lombok, S.H., LL.M.
Materi seminar menitikberatkan pada asas Dominus Litis dan Lex Favor Reo dalam dinamika pembaruan hukum pidana. Dominus Litis berkaitan dengan posisi sentral kejaksaan dalam mengendalikan arah penuntutan, sementara Lex Favor Reo menekankan penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.
Pembahasan tersebut dinilai penting untuk mempertemukan perkembangan konsep hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Melalui pemahaman yang komprehensif, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara profesional, proporsional, memberikan kepastian hukum, sekaligus tetap menjamin hak-hak masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, kehadiran dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi kelembagaan dengan aparat penegak hukum.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, serta menciptakan stabilitas penegakan hukum di daerah.
Pemkab Minahasa Selatan juga berharap forum seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai ruang edukasi, pertukaran gagasan, dan koordinasi lintas lembaga dalam menyikapi perkembangan sistem hukum nasional.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Adi Imanuel Palebangan, S.H., M.H.; Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Albertus Roni Santoso, S.H., M.H.; Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.; Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.; serta Bupati Minahasa Tenggara Ronal Kandoli.
Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, unsur lintas sektoral, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, hakim, PPNS, advokat, LSM, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta para penyidik.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dalam agenda tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu, S.H., M.Si., para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. (Eka)
