MINSEL, LacakPos.co.id – Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (22/6/2026).
Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan laju inflasi, serta memastikan berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah diajak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Sejumlah narasumber dari instansi pemerintah pusat turut memberikan pemaparan terkait kondisi inflasi dan ketahanan pangan nasional. Mereka terdiri dari Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, serta Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan Verra Y. Lasut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ingie Tengor, Kepala Dinas Perdagangan Nancy Ludong, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Eloni Sumampow, serta Kepala Bagian SDM Polres Minahasa Selatan AKP Rudi Dotulong.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, dan memperkuat kerja sama lintas sektor guna menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari langkah menjaga kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan kondusif. ( Eka)
