MINSEL, LacakPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang berkembang terkait pengadaan kendaraan dinas (randis) di lingkungan Sekretariat Daerah yang disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp 3,6 miliar.
Isu ini sebelumnya memunculkan reaksi beragam di masyarakat, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang diarahkan untuk lebih efisien dan tepat guna. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Minahasa Selatan menilai pemberitaan tersebut telah mengesampingkan konteks sebenarnya.
Dalam keterangan pers yang digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025, Kepala Dinas Kominfo Minsel, Tusrianto Rumengan, menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. Menurutnya, randis yang dibeli diperuntukkan bagi Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Sekretaris TP PKK Kabupaten Minahasa Selatan.
“Kendaraan dinas Wakil Bupati sudah tidak layak digunakan. Begitu juga dengan kendaraan yang sebelumnya dipakai oleh Ketua dan Sekretaris TP PKK, saat ini telah digunakan oleh para asisten di lingkup Pemkab,” terang Rumengan.
Ia juga menegaskan bahwa langkah pengadaan telah melalui tahapan perencanaan dan evaluasi anggaran secara ketat. Awalnya, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,6 miliar. Namun, berkat penerapan prinsip efisiensi, angka tersebut berhasil ditekan menjadi Rp 2,8 miliar, dan realisasi saat ini tercatat hanya Rp 2,007 miliar.
Selain itu, Rumengan menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah pejabat daerah yang belum memiliki kendaraan dinas, seperti Asisten Administrasi Umum dan beberapa kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Lebih lanjut, pengadaan ini juga telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Dalam regulasi tersebut ditegaskan pentingnya pengurangan belanja yang tidak produktif, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional yang mendesak.
“Efisiensi bukan berarti meniadakan kebutuhan penting, tapi bagaimana mengelolanya secara bijaksana. Dalam hal ini, pengadaan kendaraan dinas adalah kebutuhan nyata yang mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Minsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami secara utuh konteks dari kebijakan ini, agar tidak terjadi disinformasi yang bisa memunculkan persepsi keliru terhadap kebijakan anggaran.
(Eka Putra)
