SANGIHE – LACAKPOS.CO.ID – Kelangkaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beras bersubsidi yang biasanya dijual dengan harga terjangkau ini tiba-tiba menghilang dari pasaran sejak beberapa waktu terakhir.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bulog Sangihe, Khristian Prasetia, akhirnya angkat bicara. Saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (12/6/2025), ia menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.
“Program SPHP ini merupakan program nasional. Kami di Bulog hanya sebagai operator. Semua kebijakan distribusi ditentukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator,” tegas Khristian.
Ia mengungkapkan, program SPHP sempat berjalan pada Januari 2025. Namun, pada 7 Februari, pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan distribusi karena memasuki musim panen raya.
Kebijakan penghentian distribusi beras SPHP disebut Khristian sebagai langkah strategis pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menginstruksikan penghentian sementara impor beras dan mendorong pembelian gabah langsung dari petani.
“Tujuannya agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok. Pemerintah ingin melindungi petani lokal, sekaligus tetap menjaga stabilitas harga bagi konsumen,” ujarnya.
Meski sempat dibuka kembali selama Ramadan hingga 29 Maret 2025, distribusi SPHP kembali dihentikan sampai saat ini. Khristian menyebut pemerintah masih fokus pada penyerapan hasil panen dalam negeri.
Bagaimana dengan ketersediaan beras? Khristian memastikan bahwa stok beras pemerintah secara nasional saat ini mencapai 4 juta ton. Di Sangihe sendiri, tersedia 2 ribu ton beras di gudang Bulog.
Namun, stok tersebut belum bisa disalurkan ke masyarakat lantaran belum ada instruksi resmi dari Bapanas. “Stok beras aman dan kami jaga kualitasnya dengan perawatan rutin,” katanya.
Lebih lanjut, Khristian menjelaskan bahwa Bulog tidak bekerja sendirian dalam pengelolaan SPHP. Program ini diawasi ketat oleh Satgas Pangan Polri, Dinas Pangan, dan Disperindag.
Bulog Sangihe, kata Khristian, kini sedang bersiap mengikuti sistem baru yang akan diberlakukan. Ke depan, semua pengecer beras SPHP diwajibkan menggunakan aplikasi resmi Bulog agar distribusi bisa dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
“Setiap pengecer wajib membuat laporan penjualan yang bisa dipantau melalui dashboard nasional,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila ada pengecer yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka rekomendasi kerjasama dengan Bulog akan dicabut. Meski begitu, pendekatan edukatif tetap diutamakan.
“Kami tidak mempersulit. Tetap bantu pengecer dalam pengurusan dokumen,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Khristian berharap agar distribusi SPHP dapat segera dimulai kembali. “Beras SPHP sangat dibutuhkan masyarakat karena harganya terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami masih menunggu izin dari pusat. Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa disalurkan,” tutupnya.
(Rinny)
