MINAHASA – LACAKPOS-CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania MM MSi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (26/5/2025).
“Pemkab Minahasa siap mengawal percepatan program pengendalian inflasi dan distribusi pangan strategis di daerah. Kami terus berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang stabil,” tegas Sekda Lynda.
Dibawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS, Minahasa berkomitmen menyinergikan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan pokok.
Rakornas mencatat pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, yakni 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025. Sulawesi Utara bahkan mencatatkan angka lebih tinggi sebesar 5,62%. Namun, tantangan di sektor pangan masih cukup signifikan, khususnya dalam hal produksi dan distribusi komoditas strategis.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulut pada Mei 2025 menunjukkan deflasi -0,40%, dipicu turunnya harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Meski demikian, fluktuasi harga masih terjadi di beberapa kabupaten, termasuk Minahasa, dengan harga Minyakita yang tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.
Salah satu sorotan dalam Rakornas adalah rendahnya produksi komoditas utama. Produksi bawang merah Sulut baru mencapai 2.751 ton dari kebutuhan 9.959 ton. Untuk menutup kekurangan tersebut, dibutuhkan tambahan lahan tanam sekitar 743 hektare. Hal serupa juga terjadi pada cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras yang belum memenuhi kebutuhan daerah.
Selain itu, realisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Sulut baru mencapai 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat pelaksanaan program agar anggaran bisa segera dimanfaatkan secara efektif untuk stabilisasi harga dan distribusi pangan.
Menteri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan rantai pasok pangan nasional, terutama dalam masa pemulihan pascapandemi.
Rakornas ini juga diikuti oleh jajaran Pemkab Minahasa, termasuk Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Arody Tangkere MAP, Kadis Kominfo Maya Kainde SH MAP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon ST, serta Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes.
Dengan langkah terkoordinasi, Minahasa optimis mampu menghadapi tantangan harga komoditas dan memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. (***)
