MANADO – LACAKPOS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sesuai arahan Presiden RI. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam proses revisi APBD agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Kami mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk membimbing dan mengarahkan kami, agar kabupaten dan kota bisa memedomani keinginan Presiden dalam semua bidang. Sehingga revisi APBD nanti benar-benar mencerminkan postur anggaran yang tepat,” ujar Gubernur Komaling usai rapat koordinasi efisiensi APBD 2025 bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Rabu (12/3/25).
Gubernur menjelaskan bahwa ada tujuh prioritas utama yang harus diperhatikan dalam efisiensi anggaran, sebagaimana arahan Presiden. Dua di antaranya yang paling krusial adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
“Produk kegiatan kita harus selaras dengan tujuh bidang efisiensi anggaran. Kita akan menyesuaikan dengan provinsi, kabupaten, dan kota agar tidak terjadi benturan. Justru kalau ada sinergi, gabungan kekuatan dari kabupaten dan kota akan menjadi lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghilangkan anggaran untuk pelayanan publik yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Banyak yang salah paham terhadap arahan Presiden, Menteri Keuangan, dan Mendagri terkait efisiensi ini. Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran layanan dasar. Yang harus dikurangi adalah pos-pos yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, konsultan, makan minum, dan pengadaan alat kantor,” ujar Bima Arya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah benar-benar memahami prinsip efisiensi agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan transparan.
Langkah ini diharapkan, APBD 2025 Sulawesi Utara dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional.
(Ivan)
