MINSEL, LacakPos.co.id – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan agenda resmi Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai awal dari proses audit lapangan yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari ke depan.
Entry meeting ini menjadi tahap lanjutan setelah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebelumnya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas bimbingan dan pendampingan yang selama ini diberikan. Kerja sama yang terjalin dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Hal tersebut tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selama sembilan tahun berturut-turut, termasuk untuk LKPD Tahun Anggaran 2024.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah akan bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan siap mendukung kelancaran proses audit serta memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa,” ujar Bupati.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, yakni Anindyarsa Dwiangga selaku Ketua Tim Pemeriksa, bersama anggota tim Linda Anggraeni Prasetyawati, Mitra A. Kaligis, Mutiarafah, Said Alhaddad, serta Restu Hadi Nugroho.
Selain itu, hadir pula para Asisten Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Dengan dimulainya pemeriksaan terinci ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dapat terus berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
(*Eka Putra)
