BUKITTINGGI, LacakPos.co.id – Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang secara khusus menangani kesiapsiagaan, mitigasi, hingga penanggulangan bencana.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Pembentukan BPBD dinilai mendesak mengingat tingginya potensi bencana di wilayah Kota Bukittinggi. Data sepanjang 2024 mencatat sebanyak 97 kejadian bencana, meliputi 46 kejadian banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, serta dua gempa bumi.
Ramlan menjelaskan, pembentukan BPBD memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Usulan tersebut juga telah memperoleh rekomendasi Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Sementara itu, proses harmonisasi Ranperda telah dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.
Dalam rancangan tersebut, Pemko Bukittinggi mengusulkan BPBD dibentuk sebagai perangkat daerah Tipe C dengan menerapkan prinsip organisasi miskin struktur, tetapi kaya fungsi.
Menurut Ramlan, konsep tersebut diarahkan untuk menjaga efisiensi kelembagaan, sekaligus memastikan anggaran daerah lebih banyak dimanfaatkan bagi penguatan kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan.
Pertimbangan efisiensi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, belanja pegawai Pemko Bukittinggi saat ini berada pada angka 43 persen, sehingga pembentukan perangkat daerah baru harus tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan luas wilayah sekitar 24,173 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa, keberadaan BPBD diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mitigasi risiko, kesiapsiagaan, serta respons penanganan bencana.
Melalui pembentukan lembaga tersebut, Pemko Bukittinggi berharap sistem penanggulangan bencana semakin terarah, responsif, dan mampu memberikan perlindungan serta pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. (Yulianti)
