BUKITTINGGI, LacakPos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi berhasil menembus lima besar kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Capaian tersebut terungkap saat Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menerima kunjungan Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di Ruang Pertemuan Balai Kota Bukittinggi, Kamis (5/11/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari tahapan penilaian keterbukaan informasi publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ramlan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, Pemko Bukittinggi akan terus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah ini dilakukan agar akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan semakin mudah, cepat, dan transparan.
Berdasarkan data layanan informasi publik tahun 2026, Pemko Bukittinggi tercatat menerima sebanyak 17 permohonan informasi. Dari jumlah tersebut, tujuh permohonan telah dilayani, sedangkan 10 lainnya ditolak karena tidak disertai penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan informasi secara jelas.
Meski demikian, sepanjang periode tersebut tidak tercatat adanya sengketa informasi publik. Hal ini menjadi salah satu catatan dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi di lingkungan Pemko Bukittinggi.
Ramlan berharap, melalui pembenahan berkelanjutan serta penguatan fungsi PPID di seluruh perangkat daerah, Kota Bukittinggi mampu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih predikat Informatif Terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Tahun 2026.
Capaian masuk lima besar ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. (Yulianti)
