TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Tanah Datar Semester I Tahun 2026 yang digelar di Emersia Hotel Batusangkar, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kepala BPJS Kesehatan Batusangkar Syafrudin, Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam, Kepala BPKD Audia Savitri, Sekretaris BKPSDM Yayuk Yusnitasari, Sekretaris Dinas Kesehatan, perwakilan rumah sakit swasta, Puskesmas, serta OPD terkait lainnya.
Bupati Tanah Datar yang diwakili Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Datar Dedi Tri Widono, mengatakan forum tersebut merupakan kegiatan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Forum ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita berdiskusi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan di 32 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar . Tujuan nya memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses,” ujarnya.
Dedi menegaskan, Pemerintah Daerah berharap tidak ada lagi masyarakat yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menebus obat di luar fasilitas yang telah ditetapkan maupun mengalami kendala administrasi yang menghambat proses pengobatan.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Jangan sampai ada pasien yang harus pulang terlebih dahulu karena kendala pelayanan atau harus menanggung biaya tambahan untuk memperoleh obat yang dibutuhkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan petugas pelayanan agar selalu mengedepankan sikap ramah dan humanis dalam melayani masyarakat.
“Bagi kita yang berada di garda terdepan pelayanan, senyum kita sudah bagian dari obat. Ada energi positif yang dapat kita tularkan sebelum pasien menerima pengobatan medis,” tambahnya.
Lebih lanjut Dedi menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Masih banyak masyarakat yang datang berobat dengan keterbatasan ekonomi. Jangan sampai ada penolakan ataupun perlakuan yang membedakan dalam pelayanan. Pastikan setiap warga mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Batusangkar Syafrudin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas dukungan dan komitmennya dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Forum kemitraan ini merupakan bukti nyata sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syafrudin, forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi dan monitoring terhadap berbagai kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lapangan.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Karena itu, forum ini menjadi wadah untuk membahas hambatan dan mencari solusi terbaik demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak hanya ditentukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Tanah Datar memiliki 28 jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari 23 puskesmas serta 5 klinik dan praktik dokter mandiri. Selain itu, terdapat 4 rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat.
Syafrudin juga mengungkapkan bahwa capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 95,56 persen dari total sekitar 384 ribu penduduk atau setara dengan lebih dari 367 ribu jiwa yang berasal dari berbagai segmen kepesertaan, baik yang dibiayai APBD, APBN, ASN, TNI/Polri maupun peserta mandiri.
“Namun untuk tingkat keaktifan peserta saat ini masih berada pada angka sekitar 68 persen. Sisanya merupakan peserta yang menunggak iuran maupun berpindah segmen kepesertaan. Ini menjadi perhatian bersama agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat terus terjaga,” pungkasnya.(**)
