SANGIHE, LacakPos.co.id – Panasnya konflik di tubuh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kini berubah menjadi perang terbuka di internal Partai Golkar. Penunjukan kader muda Golkar, Marvein Hontong, sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPRD Sangihe memicu kemarahan elite partai berlambang pohon beringin tersebut.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Sangihe, Nader Baradja, secara terbuka mengkritik langkah kadernya yang dinilai terlalu cepat menerima jabatan strategis tanpa restu dan koordinasi dengan struktur partai.
Kepada awak media, Rabu (27/05/2026), Nader menegaskan bahwa proses penunjukan PLT Ketua DPRD diduga sarat kejanggalan administrasi serta berpotensi menabrak mekanisme organisasi dan aturan birokrasi yang berlaku.
“Ada sesuatu yang tidak elok dalam proses ini. Golkar punya Wakil Ketua II DPRD dan mekanismenya harus jelas. Kalau terjadi kekosongan, itu sifatnya kolektif kolegial, bukan asal tunjuk PLT,” tegas Nader.
Menurutnya, hingga saat ini jabatan Ketua DPRD Sangihe masih sah dipegang Ferdy Sondakh karena proses pemberhentiannya belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Nader menjelaskan, pengangkatan Ketua DPRD dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, sehingga proses pemberhentiannya pun wajib melalui mekanisme yang sama.
“Kalau SK gubernur belum keluar, maka Ketua DPRD belum berhenti secara sah. Jadi jangan ada manuver-manuver politik yang terkesan memaksakan keadaan,” katanya.
Tak hanya menyoroti mekanisme di DPRD, Nader juga melontarkan sindiran keras kepada Marvein Hontong yang dianggap mengabaikan etika organisasi dan garis komando partai.
Ia menilai, sebagai kader partai sekaligus anggota legislatif, setiap keputusan strategis seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPD II Partai Golkar.
“Para aleg yang tergabung dalam fraksi DPRD merupakan perpanjangan tangan partai. Jadi apapun keputusan di lembaga itu harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan partai, bukan menjadi keputusan pribadi,” ujarnya.
Nader menegaskan, persoalan tersebut kini menjadi perhatian serius DPD II Golkar Sangihe. Bahkan, pihak partai berencana memanggil Marvein Hontong untuk dimintai klarifikasi.
“Jelas ini sebuah pelanggaran. Dan bisa saja Marvein dicopot dari perwakilan partai yang duduk di DPRD Sangihe,” tandasnya.
Pernyataan keras itu memperlihatkan adanya retakan serius di tubuh Golkar Sangihe. Aroma perebutan pengaruh dan konflik kepentingan internal kini mulai menyeruak ke ruang publik.
Jika polemik ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pertarungan internal Partai Golkar akan berkembang menjadi konflik politik terbuka yang berpotensi mengguncang stabilitas DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(Rinny Kampong)
