TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID— Upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah kembali diperkuat melalui forum koordinasi nasional. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional, yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 2 Desember 2025. Acara tersebut berlangsung di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar, serta diikuti oleh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, berfokus pada strategi pengendalian harga kebutuhan pokok dan stabilisasi ekonomi di tingkat regional sepanjang 2025. Forum ini menjadi sarana konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pasar dan mengelola tekanan inflasi di tengah pemulihan ekonomi.
Inflasi Nasional 2025 dalam Zona Ideal
Dalam pemaparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan bahwa capaian inflasi nasional selama 11 bulan terakhir menunjukkan performa yang baik. Hingga November 2025, inflasi kalender tercatat sebesar 2,27%, berada sedikit di bawah ambang ideal 2,5%. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama antar pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pusat hingga pemerintah daerah.
“Angka 2,27% ini berada dalam rentang yang sangat sehat, baik untuk produsen maupun konsumen. Hampir sebelas bulan kita berada di level yang stabil. Terima kasih atas sinergi seluruh daerah dalam menjaga kondisi tersebut,” ujar Tomsi.
Capaian ini dianggap penting karena menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok dan kepastian berusaha bagi pelaku produksi. Stabilitas inflasi juga menjadi indikator penting dalam menjaga rasa percaya masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi.
Wabup: Rakor Menjadi Panduan Lapangan bagi Daerah
Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menegaskan bahwa forum ini memberikan manfaat praktis bagi daerah. Menurutnya, informasi yang dikomunikasikan dalam rapat koordinasi bukan sekadar arahan teknis, tetapi juga menjadi navigasi kebijakan untuk pemerintah daerah dalam membaca risiko ekonomi dan menentukan langkah mitigasi.
“Pertemuan ini sangat berguna bagi kami di daerah. Melalui arahan pusat, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih presisi untuk menjaga daya beli masyarakat, mengantisipasi lonjakan harga, serta menciptakan kestabilan ekonomi di tingkat lokal,” jelas Fadly.
Ia menambahkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya bertumpu pada intervensi pasar, tetapi juga pada regulasi pasokan, logistik, produksi pangan lokal, hingga komunikasi antar instansi.
Solidaritas Antar Daerah: Seruan Bantuan Untuk Sumatera
Selain membahas indikator inflasi, Sekjen Kemendagri juga menyinggung pentingnya solidaritas antar daerah. Ia mengajak para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap wilayah-wilayah di Pulau Sumatera yang terdampak bencana alam, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
“Bagi daerah yang secara fiskal masih memiliki kemampuan, kami berharap dapat memberikan bantuan kepada tiga provinsi terdampak tersebut,” pesannya.
Imbauan ini ditekankan sebagai bentuk penguatan gotong royong nasional, serta wujud tanggung jawab antardaerah dalam menghadapi situasi darurat kemanusiaan dan pemulihan ekonomi pascabencana.
Peran TPID Tanah Datar
Selama rakor, Wakil Bupati didampingi oleh jajaran terkait yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hadir mendampingi yaitu Kepala Dinas KUKMP Masni Yuletri, Kepala Bagian Perekonomian Franky, bersama tim teknis dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kehadiran unsur teknis tersebut menunjukkan bahwa Tanah Datar tidak hanya berpartisipasi secara simbolik, namun juga mempersiapkan langkah operasional yang langsung berkaitan dengan hulu hilir sistem distribusi, daya saing UMKM, hingga penguatan pelaku pasar lokal.
Penutup
Rakor Pengendalian Inflasi Nasional ini menjadi momentum untuk memastikan koordinasi kebijakan tetap berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah gejolak harga pangan global dan dinamika ekonomi regional, pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan strategi lokal yang adaptif. Tanah Datar, melalui kepemimpinan Wakil Bupati dan TPID, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.(**)
