MINSEL, Lacakpos.co.id — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menjadi tuan rumah kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI. Kegiatan ini berlangsung di Alar Ballroom Vila Sutan Raja Amurang, Selasa (07/10/2025).
Workshop strategis tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan desa serta memastikan penggunaan dana desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan ini, hadir Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LLM, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pengelolaan dana desa.
“Penggunaan dana desa harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai,” ujar Hillary.
Workshop secara resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H. Dalam sambutannya, Bupati FDW menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat dan BPKP dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah nyata memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Minahasa Selatan,” ujar Bupati FDW.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut: Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady N.L. Kawatu, S.H., M.Si, yang juga bertindak sebagai moderator;
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Friendy P. Sihotang, S.Sos.;
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulut, Hari Utomo, S.E., M.M.;
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, Ak., M.M.;
Kepala Dinas PMD Minsel, Drs. Efer F.R. Poluakan, beserta jajaran;
Sekretaris Inspektorat Daerah Minsel, Norma S.N. Piri, bersama tim pengawasan;
serta para Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa se-Kabupaten Minahasa Selatan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan pertukaran pengalaman dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, dalam sambutannya menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi pemerintah daerah.
“BPKP akan terus berperan aktif dalam memastikan tata kelola keuangan daerah dan desa berjalan dengan baik, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap kualitas pengelolaan keuangan desa semakin meningkat, dan pembangunan di tingkat desa berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
(Eka Putra)
