Polemik Evaluasi Kinerja Pj. Kades Di Sampang, Kini Internal Tim Kabupaten Buka-Bukaan !

LAMPIRAN “KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 100.3.3.2/162/KEP/434.013/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 100.3.3.2/76/KEP/434.013/2024 TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PENJABAT KEPALA DESA KABUPATEN SAMPANG

SAMPANG – LACAKPOS-CO.ID – Evaluasi kinerja Pj. Kades di Kabupaten Sampang penuh intrik dan kontroversi, bukan hanya menjadi perhatian elemen masyarakat, namun di internal Tim Evaluasi Kinerja Pj. Kades yang dibentuk berdasarkan “KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 100.3.3.2/162/KEP/434.013/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 100.3.3.2/76/KEP/434.013/2024 TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PENJABAT KEPALA DESA KABUPATEN SAMPANG kini mulai buka-bukaan.

“Emang evaluasi Pj. Kades di Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan Perbup Nomor 27 tahun 2021 pasal 72 ayat (5)”, ungkap salah satu tim evaluasi ini.

Bacaan Lainnya
Pengurus Daerah PABPDSI Kabupaten Sampang, H. Yusuf saat menggelar audiensi dengan Tim Irwas Itjen Kemendagri RI di Jalan Merdeka Utara Gambir Jakarta Pusat, Kamis (16/05/2024)

Namun kata narsumber: pertanyaan saya, cuma kok ya hasilnya gak dijadikan acuan oleh pemegang kebijakan ?,” ucapnya.

Narsumber melanjutkan, tim hanya melaksanakan evaluasi penilaian kinerja, namun tidak ada rekomendasi untuk mengganti.

Terpisah, Ketua Tim evaluasi kinerja Pj. Kades, Sudarmanto ketika ditemui Lacakpos&tim di ruang kerjanya, Senin(13/05/2024) menyatakan jika hasil kerja tim evaluasi sudah diserahkan ke Pj. Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto.

“Kebijakan mengganti atau tidak ada pada Pj. Bupati Sampang, namun kita sudah memiliki kriteria penilaian diantaranya pola kepemimpinan, pola pembinaan trantibum, pola pengelolaan keuangan dan aset desadesa dan pola penyelenggaraan pelayanan umum dan kesra”, jelas Sudarmanto didampingi sekretaris tim, Anang Junaidi.

Salah satu Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PD-PABPDSI) Kabupaten Sampang, H Yusuf meragukan transparansi dan akuntabilitas tim dalam bekerja.

Kata dirinya dengan data yang dimiliki, walaupun akumulasi nilai rata-rata baik dan memuaskan, namun Pj. Kades salah satu desa tetap diganti karena pesanan maupun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Karena jelang kontestasi pilkada 27 nopember 2024 inilah, sehingga evaluasi Pj. Kades di Kabupaten Sampang banyak menjadi perhatian”, lanjutnya

Kata H. Yusuf, PD PABPDSI Kabupaten Sampang tetap berpegangan pada ketentuan :

1. Pasal 15 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota;
Pasal 15 Ayat (2) “Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang” :
huruf (d) “membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya”;
Pasal 16
“Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Masih Kata H. Yusuf, langkahnya dirasa sudah tepat dengan menggelar audiensi dengan pihak Irwas Inspektorat Jenderal Kemendagri RI di Jakarta, Kamis (16/05/2024) untuk menyampaikan situasi dan kondisi terakhir bahwa langkah dan kebijakan Pj. Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto ini menjadikan keadaan tidak kondusif dengan adanya gelombang aksi unjuk rasa penolakan penggantian Pj. Kades menjelang Pemilukada nopember mendatang.

(Abd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *