Oknum JPU Tanah Datar Yang Meminta Sejumlah Uang Untuk Penanganan Perkara Diperiksa Aswas Kejati

Foto : Ilustrasi/Dok. All sumber

TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID – Menindaklanjuti pemberitaan lacakpos.co.id tanggal 17 Januari 2024 yang lalu mengenai GOR salah seorang oknum dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat yang diduga meminta uang sejumlah Rp. 15 Juta kepada keluarga terdakwa penyalahgunaan narkotika untuk meringankan tuntutan bahkan vonis terhadap terdakwa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Asnawi, S.H, M.H langsung memerintahkan Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Mernawati, S.H, M.H untuk melakukan pemeriksaan terhadap GOR.

Hal itu diketahui berdasarkan surat pemanggilan Nomor : B-627/L.3.7/H.II.1/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditujukan kepada Joni Hermanto, S.H selaku Pemimpin Redaksi (Pempred) lacakpos.co.id, dimana dalam isi suratnya menerangkan Joni diminta hadir sebagai saksi bertemu dengan Aswas Kejati pada Senin tanggal 26 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB di Kejati Sumbar Jl. Jaksa Agung R.Soeprapto No.4, Flamboyan Baru, Kota Padang guna di dengar keterangannya dalam pemeriksaan internal Kejaksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terlapor atas nama GOR selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejari Tanah Datar.

Menanggapi pemanggilan itu, Joni Hermanto mengaku siap memenuhi pemanggilan namun ia akan menolak memberikan keterangan kecuali jika Aswas langsung merubah isi surat, karena menurut Joni surat pemanggilan yang ditujukan kepadanya terdapat kekeliruan personal atau error in persona/exceptio in persona dimana seharusnya Aswas Kejati melakukan pemanggilan dirinya selaku Pempred lacakpos.co.id bukan selaku personal.

“Surat pemanggilan itu ditujukan ke saya selaku person bukan ke saya selaku Pempred, jadi jelas surat pemanggilan itu cacat formil atau error in persona/exceptio in persona. Karena saya selaku personal tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan GOR, tapi selaku Pemred saya ada mengirim surat permintaan konfirmasi ke Kajari Tanah Datar dan saya tembuskan juga ke Kajati Sumbar, Jaksa Agung dan Dewan Pers” ujar Joni kepada Pimpinan Umum lacakpos.co.id, Jum’at (23/02).

Joni Hermanto, S.H menambahkan selain terdapat kekeliruan personal atau error in persona/exceptio in persona isi surat pemanggilan itu juga kabur Obscuur Libel/Onduidelijk dimana dalam isi surat itu menyabutkan Terlapor atas nama GOR sementara siapa pelapornya tidak dibunyikan.

“Sepertinya Aswas Kejati mempekerjakan anak magang sebagai staf untuk mengkonsep surat itu sehingga tidak paham syarat formil sah-nya pemanggilan, dalam surat dia menyebut GOR sebagai Terlapor, kalau ada Terlapor tentunya ada Pelapor dan idealnya pelapornya juga harus disebutkan, kalau mereka menganggap sayalah Pelapornnya, toh saya tidak pernah melaporkan GOR, yang saya lakukan adalah melayangkan surat permintaan konfirmasi bukan surat pengaduan/pelaporan dan itupun atas nama jabatan saya sebagai Pempred lacakpos.co.id bukan selaku pribadi,” terangnya.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *