MANADO – LACAKPOS.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri memaparkan materi tentang bahaya korupsi di hadapan pemangku jabatan yang hadir di gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut pada Kamis (27/7).
Lebih jauh Firli Bahuri menjelaskan salah satu indikator penyebab kemunduran negara dan menuju ke garis kemiskinan adalah korups.Nah untuk itulah lembaga antirasuah hadir guna meminalisir tindak pidana korupsi dari oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dan kelompok.
Lanjut ,kata Firli Bahuri seraya memberikan pandangan sudah ada pengawasan korupsi tetap ada apa lagi tidak ada pengawasan hancur ini negara.
” Bapak ibu saudara sekalian itu gambaran yang saya sampaikan tentang korupsi bila tidak di cegah maka negara ini akan hancur dan menuju jurang kemiskinan bagi rakyat, ” kata Firli Bahuri di gedung Mapalus Kantor Gubernur Kamis (27/7).
Memberi pemahaman tanda-tanda orang melakukakan korupsi yakni keuarga yang biasa nya makan dengan tahu tempe tiba-tiba berubah gaya hidupnya dari sebelumnya.Ini mengindikasikan di mana stailnya patur di telusuri.
” Iya itu salah satu pemahaman bila kita melihat atau mendapati orang-orang sepeeti itu, ” terangnya.
Hañ ñainnya di tambahkan Firli KPK mempunyai 9 program dan menjadi prioritas di antaranya ada program pendidikan,kesehatan infrastruktur dan pencegahan korupsi di desa.
Untuk Sulawesi Utara sendiri saya melihat masuk skala nasional ranking lima besar dalam program lembaga anti rasuah.Artinya Sulut telah melakukan langkah maju untuk tingkat kesejahteraannya.
” Sulut telah maju dengan lompatan-lompatan pembangunannya di sertai tingkat kesejahteraan yang ada, ” ujarnya.
Ini tidak lepas peran Kepala Daerah baik itu Gubernur,Bupati,Walikota dan pemangku jabatan lainnya serta para steakholder yang ada.
Di ketahui Ketua KPK Firli Bahuri menyambangi Sulut dalam rangka rapat dengar pendapt tentang pencegahan penanganan dan pengawasan dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Forkopimda Sulut,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota se Sulut,Sekprov, Sekda se Sulut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD)Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,lembaga Vertikal,pimpinan DPRD Provinsi dan Kabjpaten Kota.(kix)
