PASURUAN – LCAKPOS.CO.ID – Aktivis Pasuruan yang tergabung menamakan Aliansi Peduli Pasuruan (APP) Mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, untuk Audensi terkait isu Pokok pikiran (POKIR) dan terkait perubahan peraturan pencalonan Kepala Desa, Rabu(9/6/21).
APP sendiri terdiri dari Beberapa LSM, di antaranya LIRA, AMPPAS, WALI SAKTI, KIPAS dan JIMAT.
Dalam pembahasan yang juga di hadiri ketua, wakil ketua dan beberapa anggota DPRD, tetapi pembahasan itu tidak maksimal, karena komisi 1 tidak hadir, sehingga acara audensi sendiri harus di jadwalkan ulang.
Ketua Lira Pasuruan Ayik Suhaya menyampaikan rasa kecewa, karena seharusnya semua bisa hadir. “Masalahnya ini terkait Perda Pilkades Serentak ini kepentingan bersama.
Lebihlanjut Ayik, menyebut DPRD Kabupaten harus cepat menyikapinya, tetang POKIR (Pokok Pikiran) dalam tugas DPRD untuk mendengarkan, menyampaikan dan mengawasi bukannya mengambil progam dalam hal ini.
“Apa boleh anggota DPRD mengambil proyek dan jadi kontraktor?. Dan kenapa tidak ada pemilihan akademi dalam pemilihan Kepala Desa (KADES), Di DPRD sedangkan ada dalam Pokok Pikiran?, “tanya Ayik.
Sbenarnya bahwa fakta anggaran terbatas, dalam memudahkan hal ini, sehingga harus membagi-bagi dan membatasi usulan- usulan yang memperioritas.
Menurut Ayik masalah POKIR sendiri pembahasannya RAPBD dalam pengajuan per 3 tahun baru terlaksana karena menunggu masuk pendaftaran dalam kriterianya. Kalau masalah Pilkades serentak sendiri bisa dpat di usulkan dalam pendikusian. Untuk POKIR sendiri sebenarnya sama dalam penyampaiannya, karena usulan-usulan belum tentu terlaksana di karenakan melihat dana APBD capai atau tida cukup, dan tentunya hal ini diarahkan dengan cara HEARING ke DPR.
“Saya mengusulkan kepada DPRD agar Minggu depan harus ada titik temu dalam hal perbicangan ini, karena lebih cepat lebih baik demi Pasuruan sendiri, pada akhirnya, Ketua DPRD kembali menjadwalkan audensi dalam waktu dekat akan di laksanakan, “jelasnya Ayik sebagai Ketua Lira. (WW)
