BUKITTINGGI, LacakPos.co.id – Rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi menjadi salah satu agenda penting yang mendapat perhatian DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sejumlah fraksi menyampaikan catatan kritis, khususnya terkait klasifikasi kelembagaan BPBD yang diusulkan masuk kategori Tipe C.
Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026), dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Sebelum memasuki agenda jawaban wali kota, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa proses pembahasan Ranperda telah berjalan sesuai tahapan. Setelah pemerintah kota menyampaikan rancangan regulasi pada Rabu (11/11/2026), DPRD melanjutkannya dengan penyampaian pandangan umum fraksi sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Salah satu isu yang mengemuka adalah dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembentukan BPBD dengan klasifikasi Tipe C.
Fraksi PKS melalui Ibra Yaser dan Fraksi Gerindra yang diwakili Shabirin Rachmat secara khusus meminta penjelasan mengenai penetapan tipologi tersebut. Pasalnya, hasil pemetaan kelembagaan menunjukkan Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang berada dalam kategori Tipe A.
Perbedaan antara hasil pemetaan dan usulan klasifikasi kelembagaan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara komprehensif. DPRD menginginkan agar pembentukan BPBD benar-benar didasarkan pada kajian objektif, termasuk analisis jabatan, analisis beban kerja, kebutuhan sumber daya manusia, serta kemampuan pembiayaan daerah.
Selain persoalan kelembagaan, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian dalam pandangan fraksi.
Fraksi PKS mendorong pemerintah kota agar tidak hanya berorientasi pada pembentukan organisasi, tetapi juga memastikan tersedianya sistem penanggulangan bencana yang mampu bekerja secara optimal.
Sejumlah kebutuhan yang disoroti meliputi sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, serta kesiapan personel yang dapat memberikan respons selama 24 jam ketika keadaan darurat terjadi.
Kawasan Ngarai Sianok turut menjadi perhatian karena membutuhkan langkah antisipasi yang terencana. Penyediaan sistem peringatan dini, penyiapan jalur evakuasi, serta pengawasan terhadap bangunan yang berpotensi terdampak bencana dinilai penting untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat.
Tidak hanya itu, penguatan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan relawan juga menjadi salah satu rekomendasi. Kelompok masyarakat rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil, diharapkan mendapat perhatian khusus dalam penyusunan prosedur evakuasi.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki komitmen untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD.
Menurutnya, kehadiran lembaga khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga proses pemulihan setelah bencana.
Pemerintah kota juga memandang bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh. Upaya pencegahan dan mitigasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi potensi ancaman sejak dini.
Edukasi kebencanaan kepada masyarakat, pengurangan risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan.
Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah kota berharap seluruh masukan dan rekomendasi fraksi dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Pembentukan BPBD diharapkan tidak sekadar menghadirkan struktur organisasi baru, melainkan mampu menjawab kebutuhan nyata Kota Bukittinggi dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas melalui tahapan lanjutan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan demikian, regulasi yang nantinya dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan kuat bagi terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang profesional, responsif, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.
**(LacakPos.co.id)**
Rekomendasi redaksi: Saya memilih judul nomor 2 sebagai judul paling kuat untuk Google Discover. Angka skor 480 memberikan unsur informasi yang menarik sekaligus mengangkat substansi persoalan klasifikasi BPBD.
Catatan penting: Naskah sumber belum merinci pandangan masing-masing enam fraksi. Karena itu, saya tidak mengarang sikap atau pernyataan fraksi lainnya. (Yulianti)
