SANGIHE, LacakPos.co.id — Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama anggota Komisi II terus mengawal kebutuhan infrastruktur masyarakat melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado.
Koordinasi dan konsultasi tersebut berlangsung pada Jumat, 18 September 2026, dengan agenda utama menindaklanjuti sejumlah proposal serta aspirasi masyarakat Sangihe yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pengamanan wilayah pesisir dan sumber daya air.
Sejumlah kebutuhan yang dibahas antara lain penanganan abrasi pantai, pembangunan jembatan, normalisasi sungai hingga penyediaan sarana air baku.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (22/9/2026), mengatakan koordinasi bersama BWS Sulawesi I merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan aspirasi masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah.
Menurut Tampi, setiap usulan yang diterima DPRD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung bersama instansi teknis yang memiliki kewenangan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mengawal aspirasi masyarakat. Berbagai usulan yang sudah disampaikan kepada DPRD kita tindak lanjuti melalui koordinasi dengan instansi teknis, sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan bisa mendapat perhatian dan penanganan,” kata Tampi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sangihe juga mengikuti pemaparan mengenai draf Rencana Kegiatan BWS Sulawesi I dalam Renstra 2025–2029. Rencana tersebut mencakup sejumlah kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diusulkan untuk mendapat dukungan pemerintah pusat.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian DPRD adalah pembangunan talud penahan abrasi air laut di Desa Pempalaraeng.
Talud tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir, terutama permukiman masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak abrasi.
“Kami berharap usulan pembangunan talud di Pempalaraeng ini bisa menjadi perhatian dan diprioritaskan, karena menyangkut perlindungan permukiman dan masyarakat yang berada di kawasan pesisir,” ujar Tampi.
Selain persoalan abrasi, DPRD Sangihe juga mendorong percepatan penanganan teknis Jembatan Salu Patung di Kalasuge. Kondisi sejumlah sungai di wilayah Sangihe yang membutuhkan pekerjaan normalisasi turut disampaikan dalam koordinasi tersebut.
Tampi menegaskan DPRD akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat hingga memperoleh tindak lanjut dari pemerintah maupun instansi teknis terkait.
“Tidak hanya soal abrasi dan pengamanan pantai, tetapi juga jembatan, normalisasi sungai dan sarana air baku. Semua ini merupakan kebutuhan masyarakat yang harus terus kita perjuangkan dan kawal bersama,” tandasnya.
Koordinasi DPRD Sangihe dengan BWS Sulawesi I tersebut diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan infrastruktur sumber daya air dan perlindungan kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Rinny)
