BUKITTINGGI, LacakPos.co.id – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa sengketa lahan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan STIKes Fort De Kock akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramlan kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (24/7/2026).
Ramlan menepis anggapan bahwa pemerintah memiliki niat buruk terhadap STIKes Fort De Kock. Menurutnya, pemasangan plang di lokasi semata-mata merupakan bagian dari upaya pengamanan aset milik daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan barang milik pemerintah.
“Pemerintah tidak memiliki niat jahat terhadap Fort De Kock. Kami hanya menjalankan kewajiban untuk mengamankan aset daerah sesuai aturan,” katanya.
Ia menjelaskan, lahan yang menjadi objek sengketa merupakan aset yang telah dibeli secara sah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Ramlan juga mengungkapkan bahwa Yayasan Fort De Kock sebelumnya pernah mengajukan usulan tukar guling lahan kepada Pemko, namun keputusan mengenai usulan tersebut berada di tangan DPRD.
Ramlan juga membantah adanya tindakan eksekusi lahan maupun instruksi penggunaan kekerasan saat pemasangan plang. Ia menegaskan seluruh proses dilakukan secara prosedural dan persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui mekanisme hukum serta musyawarah.
Selain itu, ia menegaskan akta jual beli dan sertifikat atas lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi masih memiliki kekuatan hukum karena belum pernah dibatalkan melalui putusan pengadilan.
“Pemerintah ingin mencari jalan keluar terbaik, bukan memperkeruh keadaan. Apa pun keputusan DPRD nantinya, sepanjang sesuai regulasi, akan kami hormati,” tutup Ramlan. ( Yulianti)
