TANAH DATAR – LACAKPOS.CO.ID – Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan Umum itu disampaika pada paripurna Jumat (12/6/2026) digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar Pagaruyung Sumatera Barat.
Ketua DPRD Anton Yondra selaku pimpinan sidang mengapresiasi penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebelumnya telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dikatakannya, pandangan umum fraksi disampaikan delapan fraksi DPRD Tanah Datar, yaitu, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan Juru Bicara (Jubir) Darius, Fraksi Ummat Golkar Herman Sugiarto, Fraksi PKB Yonarlis, Fraksi PAN Iswandi Putra, Fraksi NasDem Noviandri, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi PPP Zulhadi, dan Fraksi PKS melalui Jubir Nursal.
Mengenai pandangan umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.Tetapi fraksi-fraksi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat organisasi perangkat daerah (OPD) terlena,soalnya keberhasilan pembangunan tidak diukur dengan WTP.
Disamping itu beberapa fraksi menyoroti penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, capaian target pajak daerah, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Datar.
Misalnya Jubir Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menekankan, peningkatan PAD memerlukan strategi dan kebijakan tepat,makanya dibutuhkan kiat strategis agar berbagai kendala ditemukan tidak terjadi lagi tahun depan.
Fraksi NasDem melalui jubir Noviandri, mengatakan penting memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.Setiap rupiah anggaran dipakai harus benar-benar mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Seterusnya, Fraksi PPP dengan jubir Zulhadi juga menyoroti persoalan tapal batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok hingga kini belum juga tuntas. Fraksi PPP meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan seraya mengapresiasi langkah awal telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua Anton Yondra,didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita,dihadiri 22 anggota DPRD,Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi,staf ahli, asisten, kepala OPD, camat,para wali nagari, undangan dan rekan Pers Luhak Nan Tuo.(**)
