TANAH DATAR — LACAKPOS.CO.ID – Upaya pemulihan pascabencana di Tanah Datar menghadapi tantangan serius. Rapat evaluasi yang digelar pemerintah daerah mengungkap fakta bahwa ketersediaan tenaga relawan tidak sebanding dengan luasnya wilayah terdampak. Kekurangan personel ini menyebabkan distribusi logistik ke zona sulit, terutama daerah terisolir, berjalan lamban.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Tim kecamatan melaporkan petugas mulai kehabisan tenaga karena harus mengangkut bantuan ke lokasi pengungsian sembari menjangkau warga yang belum dapat dievakuasi.
“Permintaan tambahan relawan harus segera ditindaklanjuti. Personel yang bertugas saat ini sudah kewalahan. Saat pengiriman bantuan ke wilayah terisolir, banyak proses yang tersendat,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama berbagai OPD.
Menurut Fadly, evaluasi bukan hanya soal mengumpulkan data, tetapi memastikan seluruh sistem tanggap darurat bergerak secara terpadu. Mulai dari sinkronisasi informasi korban, lokasi kerusakan, hingga keberlanjutan bantuan yang diterima pengungsi.
“Kita tidak boleh membiarkan ada satu pun pengungsi luput dari bantuan. Data harus rapi, distribusi harus lancar, dan seluruh komponen wajib saling menopang,” tegasnya.
Berdasarkan pembaruan data per 28 November dari Dinas Kominfo Tanah Datar, bencana ini telah memukul 27 nagari.
Sebanyak 3.347 jiwa terdampak, dengan catatan sementara: 2 korban meninggal, 1 orang hilang, 4 korban luka, serta 3.405 jiwa mengungsi.
Dampak kerusakan infrastruktur dan aset warga juga besar:
-
11 rumah hanyut, 50 rumah rusak berat, 25 rusak sedang, 43 rusak ringan
-
5 kendaraan rusak, serta kolam ikan warga yang hancur sebanyak 12 unit
-
Jalan terdampak: 18 ruas rusak berat, 5 ruas rusak ringan
-
Jembatan: 10 unit putus, 5 rusak berat, 2 rusak ringan
-
3 kantor pemerintahan, 4 sekolah, 14 rumah ibadah, serta 9 fasilitas umum terdampak
-
40 titik irigasi rusak, dan 434,67 hektare lahan pertanian ikut porak-poranda
Rapat evaluasi turut menyerukan dukungan lintas instansi—mulai dari BPBD, OPD teknis, hingga lembaga sosial—untuk memperkuat suplai tenaga lapangan. Pemkab menekankan bahwa distribusi logistik dan pemetaan dampak harus menjadi prioritas, sementara upaya evakuasi dibuka selebar-lebarnya untuk dukungan sukarela dari berbagai pihak.(**)
