SANGIHE, LacakPos.co.id – Dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali tercoreng. SMA Negeri 3 Tahuna Barat kini terpaksa menjalankan kegiatan belajar-mengajar dalam kondisi memprihatinkan, tanpa akses air bersih sejak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sangihe memutus aliran air ke sekolah tersebut pada September 2025.
Pemutusan dilakukan akibat tunggakan pembayaran yang mencapai Rp21 juta. Dampaknya, aktivitas belajar terganggu, fasilitas sanitasi lumpuh.
Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tahuna Barat, Jane Maria Jeanetha Suawah, tak mampu menyembunyikan kekesalannya saat ditemui Rabu (22/10/2025)di ruang kerjanya. Ia mengaku setiap pagi harus menimba air sendiri demi memastikan toilet dan bak air sekolah tetap terisi.
“Saya sangat kesal. Setiap pagi, sebelum mulai aktivitas pokok saya, saya harus menimba air untuk kebutuhan sekolah,” ujar Suawah dengan nada kecewa.
“Bukan hanya saya, tetapi juga anak saya dan siswa yang kebetulan piket hari itu ikut menimba air”Tambah Suawah.
Ia menegaskan, ketiadaan air bukan hanya menyulitkan guru dan staf, tapi juga mengancam kebersihan serta kenyamanan lingkungan belajar.
“Kami berharap segera ada solusi agar kegiatan belajar-mengajar bisa kembali berjalan normal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala PDAM Sangihe, Teguh Salainti, membenarkan bahwa pihaknya telah memutus dan menyegel aliran air ke sekolah tersebut sejak bulan September.
“Benar, kami segel karena tunggakan mencapai Rp21 juta lebih,” tegas Salainti.
Namun, di balik tindakan tegas PDAM ini, muncul fakta baru yang menimbulkan tanda tanya besar. Berdasarkan informasi yang diterima , lonjakan tagihan air justru terjadi setelah pihak ketiga kontraktor menggunakan fasilitas sekolah untuk proyek pada Agustus hingga Desember 2024.
Saat dikonfirmasi via telepon, perwakilan kontraktor yang berinisial GE yang pada waktu itu salah satu pelaksana di proyek tersebut mengaku heran dengan lonjakan tagihan tersebut. Ia menyebut, sebelumnya , tagihan air sekolah hanya berkisar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Namun, pada November 2024 melonjak menjadi Rp5 juta, bahkan mencapai Rp7 juta pada Desember.
“Kami juga bingung kenapa bisa naik setinggi itu. Saat ini kami masih koordinasi dengan pimpinan untuk langkah selanjutnya” ungkap GE.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pihak sekolah,maupun dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sementara itu, siswa dan guru SMA Negeri 3 Tahuna Barat masih harus bertahan dalam kondisi serba terbatas,menjalani kegiatan belajar tanpa air bersih, di tengah saling lempar tanggung jawab antara sekolah dan kontraktor.
Kasus ini menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan fasilitas, khususnya di sektor pendidikan. Air bersih seharusnya menjadi kebutuhan dasar,bukan barang mewah bagi dunia pendidikan.
(Rinny)
