TANAHDATAR – LACAKPOS.CO.ID – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2024 yang diajukan pemerintah daerah setempat. Kedelapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi PKB oleh Zaiful Imra, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS. Pandangan umum masing- masing fraksi tersebut, disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, Rabu (28/05/2025).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 21 anggota DPRD, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, kepala OPD, camat dan wali nagari se Tanah Datar.
Ketua DPRD Anton Yondra ketika membuka sidang, mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini, sebelumnya sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar meraih opini WTP terhadap LHP dan LKPD tahun 2024,” ujarnya.
Sementara itu, delapan fraksi melalui juru bicara masing- masing dalan pandangan umumnya, juga menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan itu, serta menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Disamping itu, masing- masing fraksi, juga mengingatkan pemerintah daerah, jangan terlena dengan capaian tersebut, serta meminta PEMDA Tanah Datar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di kabupaten Tanah Datar.
“Kami fraksi PAN meminta pada pemda tanah datar untuk mempercepat izin pertambangan rakyat (ipr) dan wilayah pertambangan rakyat (wpr) yang ada dikabupaten Tanah Datar terkhusus dikecamatan padang ganting dan kecamatan lintau buo utara,” sampai Felly Endra.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat menyarankan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik kedepannya,” jelas Asrul Jusan.
”Kami menyarankan kepada pemerintah daerah untuk meninjaukembali dalam hal penempatan ASN di lingkungan pemerintah daerah masih ada yang belum sesuai dengan profesionalisme dan kemampuan ASN itu sendiri,“ jelas Mulyani.
“Menyampaikan perhatian serius terhadap belum lancarnya proses pemutakhiran dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di beberapa wilayah. hal ini berdampak langsung pada masyarakat, khususnya orang tua siswa yang merasa kesulitan dalam mengakses beasiswa atau bantuan pendidikan yang sangat mereka butuhkan.sehingga anak-anak mereka tidak dapat mengikuti program bantuan pendidikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” jelas Jamal Ismail.
“Kepala daerah untuk mengangkat pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujar juru bicara fraksi Ummat Golkar Masnefi. Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara jamal Ismail menyampaikan terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah, ini merupakan persoalan krusial untuk penanganannya. “Persoalan sampah, diperlukan penangganan yang serius, serta didukung dengan peningkatkan sarana dan prasarana, dan anggaran yang memadai,” katanya.
Masing- masing pandangan umum fraksi tersebut, disampaikan juru bicaranya, yakni Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan, Fraksi Ummat Golkar oleh Masnefi, Fraksi PKB oleh Zaiful Imra, Fraksi PAN oleh Felly Endra, Fraksi Nasdem oleh Khairul Abdi, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi dan Fraksi PKS oleh Jamal Ismail.(**)
