MANADO – LACAKPOS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) tengah mempersiapkan peluncuran Roadmap Pembangunan Sulut 2025–2030. Dokumen strategis ini dirancang sebagai panduan pembangunan jangka menengah yang diharapkan mampu mentransformasi secara menyeluruh Bumi Nyiur Melambai.
Dalam forum strategis Sosialisasi Kerjasama Media di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (22/5/2025), ratusan wartawan hadir menyimak pemaparan langsung dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulut, Evans Steven Liow, S.Sos., M.M.
Evans Liow menjelaskan bahwa Gubernur YSK telah menyiapkan empat program prioritas unggulan sebagai fondasi utama roadmap tersebut, yaitu:
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Pengembangan Sektor Pariwisata
Swasembada Pangan
Penguatan Pertambangan Rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Dari keempat program tersebut, pembentukan WPR menjadi sorotan utama. Program ini tidak hanya menjawab persoalan legalitas tambang rakyat yang selama ini belum tuntas, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi rakyat Sulut.
“Kalau WPR ini berhasil, kita tidak sekadar punya aktivitas tambang. Kita akan punya Sulut Gold—emas dari rakyat, untuk rakyat,” ujar Fiko Inga, Staf Khusus Gubernur Bidang Politik dan Kebijakan Publik, dengan penuh semangat.
Langkah ini dinilai penting karena mengembalikan kendali atas kekayaan alam ke tangan rakyat, serta mendorong pemerataan dan penerapan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Roadmap Pembangunan Sulut 2025–2030 akan diluncurkan secara bertahap dan disusun dengan pendekatan partisipatif. Dr. Fiko Inga, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.
“Tanah Nyiur Melambai yang diberkati Tuhan harus dikelola dengan bijak demi generasi masa depan yang lebih sejahtera,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa roadmap ini akan menjadi tonggak penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sulawesi Utara.
Forum tersebut turut dihadiri oleh Kabid Infokom Hendra Tambajong dan Ketua PWI Sulut Vanny Loupatty. Diskusi berlangsung hangat, terbuka, dan menggambarkan sinergi nyata antara pemerintah dan media dalam mengawal arah pembangunan.
Dengan semangat kolaborasi dan visi besar untuk kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, peluncuran roadmap ini diharapkan menjadi titik awal menuju Sulut yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
(Ivan)
