MANADO, LacakPos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar rapat intensif guna membahas kinerja Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang serbaguna DPRD Sulut pada Senin (20/04/2026) menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai mitra kerja strategis dalam pembahasan tersebut.
Dalam jalannya rapat yang berlangsung dinamis, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dr. Deicy Paat, menjawab berbagai pertanyaan kritis dari anggota Pansus. Salah satu sorotan disampaikan legislator senior, Prof. Paula Runtuwene, yang menilai serapan anggaran di beberapa pos masih belum optimal.
Menanggapi hal itu, Deicy Paat menjelaskan bahwa sebagian anggaran yang belum terserap bukan disebabkan kendala teknis di lapangan, melainkan dialokasikan untuk kewajiban hutang konstruksi.
“Beberapa item tidak masuk dalam konstruksi baru tahun ini karena statusnya merupakan kewajiban hutang. Hal ini akan diakomodir melalui mekanisme anggaran perubahan atau dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Terkait pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, Deicy memastikan bahwa anggaran sebesar Rp200 juta untuk pekerjaan patching atau penutupan lubang jalan telah direalisasikan di sejumlah titik yang menjadi kewenangan provinsi.
“Pekerjaan patching sudah kami laksanakan. Untuk rincian teknis anggaran tahun 2024 akan kami sampaikan secara tertulis kepada Pansus sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pengelolaan sampah regional. Deicy memaparkan perkembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Ilo-Ilo yang direncanakan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik atau waste to energy (WTE).
“Pembangunan TPA Regional Ilo-Ilo yang dikerjakan oleh MPWP terus menunjukkan progres. Secara fisik bangunan sudah hampir rampung, meskipun operasional penuh belum berjalan,” ungkapnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sulut untuk memastikan penggunaan anggaran pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. ( Donal)
