Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe Menggelar Sosialisasi Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

SANGIHE – LACAKPOS.CO.ID – Dinas Kominfo Daerah kabupaten kepulauan Sangihe Menggelar sosialisasi Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Layanan Aspirasi Online Rakyat (Lapor) bertempat di kantor Dinas Kominfo Daerah kabupaten kepulauan Sangihe. Kamis (1/12/2022)

Hal ini disampaikan oleh kepala bidang penyelenggaraan e-Govermment Yeremias Bukasiang kepada Lacakpos.co.id pagi tadi terkait giat sosialisasi sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasiona (SP4N) melalui aplikasi Lapor.

“Aplikasi ini fungsinya untuk menjembatani masyarakat untuk bisa melakukan laporan langsung terkait kegiatan kepemerintahan. Jadi layanan publik apa yang didapatkan atau ada yang merasa janggal perlu dikonfirmasi langsung lewat aplikasi Lapor. Caranya bisa saja langsung melalui SMS dan juga bisa langsung melalui aplikasi Lapor,”kata Kabid.

Kemudian tujuan dengan kegiatan ini karena sejak dikeluarkannya SK team koordinasi, ini belum berjalan maksimal dari tahun 2018.

“Jadi kita sudah memiliki SK itu sudah sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan pengaduan masyarakat yang langsung diverifikasi tidak berjalan maksimal ditingkat perangkat Daerah karena memang ada berbagai laporan yang cenderungnya bersifat rahasia,”ujarnya.

Lanjut Yeremias dalam kegiatan itu juga diperlukan Inspektorat dalam pengendalian interen terkait kegiatan laporan.

“Karena ada banyak kegiatan laporan masyarakat yang belum diverifikasi langsung. Dan itu mendapat teguran dari surat Kemendagri yang dikirimkan ke penjabat Bupati. Jadi sistemnya ini laporan langsung top up. jadi laporan masyarakat itu nantinya akan dilihat dari wilayah mana, baru disposisi ke kabupaten Sangihe,”bebernya.

Kita sebagai Kominfo operator admin induk terang Kabid Yeremias, itu kita melihat laporan masyarakat ini berhubungan dengan instansi mana, dan kita teruskan itu.

“Dan perangkat Daerah itu menindak lanjuti, baik itu menindak lanjuti dengan keterangan atau fisik. Dan itu belum berjalan maksimal sampai saat ini. Makanya dilakukan sosialisasi ini, dan pengisian data – data instansi karena ada perubahan operator. Jadi selama ini perangkat daerah belum ada operator, dan operator ini harus aparatur sipil negara karena diikat oleh aturan hukum. Dan prinsipnya laporan masyarakat ini dipantau oleh onbusman, dan staf kepresidenan,”jelasnya.

Disisi lain direktur Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sangihe, dr. Aprikonus Loris juga menyatakan terkait sosialisasi sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional yang dilaksanakan oleh dinas Kominfo.

“Aplikasi ini cukup baik karena langsung keluhan dari masyarakat.Dan aplikasi ini diawasi berjenjang baik dari instansi yang bersangkutan, kemudian pimpinan atau atasan instansi bersangkutan dan langsung ke pusat,”ucap Loris.

Kemudian ada evaluasi monitoring oleh pusat dan itu umpan balik untuk pemerintah daerah.

“Sehingga dengan hasil – hasil seperti ini, maka keterbukaan informasi kemudian pelayanan prima akan menjadi tujuan akhir dari aplikasi ini,” menurut Loris.

(**/Udy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *