49 Pasangan di Bukittinggi Peroleh Legalitas Pernikahan, Buku Nikah hingga Dokumen Anak Disiapkan

bersama jajaran pemerintah daerah, Pengadilan Agama, serta unsur terkait dalam pelaksanaan sidang isbat nikah bagi 49 pasangan di Kota Bukittinggi, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga.

BUKITTINGGI, LacakPos.co.id – Upaya memberikan kepastian hukum bagi keluarga terus dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi. Sebanyak 49 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi melalui proses verifikasi Pengadilan Agama Bukittinggi.

Program ini menyasar pasangan yang pernikahannya telah sah menurut agama, namun belum memiliki pencatatan resmi dalam administrasi negara.

Pelaksanaan sidang melibatkan tujuh hakim, panitera pengganti, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Bukittinggi, serta tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pembiayaan kegiatan turut mendapat dukungan dari dana zakat Baznas Kota Bukittinggi.

Menariknya, pelayanan dilaksanakan melalui sistem One Day Service. Dengan mekanisme tersebut, pasangan yang permohonan isbat nikahnya dikabulkan dapat langsung memperoleh salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta pembaruan Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak.

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Salman, menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi jumlah pernikahan yang belum tercatat secara resmi.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki, masih terdapat sekitar 5.000 warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat oleh negara.

“Semoga program ini bisa terus berlanjut ke depannya hingga Bukittinggi nol kasus pernikahan yang tidak tercatat,” harap Salman.

Program isbat nikah tersebut merupakan bagian dari pengembangan Program Sekolah Keluarga. Selain memberikan legalitas perkawinan, kegiatan ini juga bertujuan memastikan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak memperoleh perlindungan hukum.

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, yang hadir mewakili Wali Kota, menegaskan pentingnya program tersebut dalam menjamin pemenuhan hak keluarga.

Kepastian status perkawinan dan kelengkapan dokumen kependudukan dinilai menjadi aspek penting, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap anak di masa mendatang.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada 2019. Pada 2026, program ini kembali dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah bersama lembaga terkait dalam membantu masyarakat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap semakin banyak keluarga mendapatkan kepastian hukum, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan terwujudnya perlindungan hak-hak perempuan serta anak. (Yulianti)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *