TALAUD, LacakPos.co.id — Pengelolaan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi perhatian publik. Alokasi APBD Induk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp22,38 miliar kini dipertanyakan menyusul keluhan masyarakat mengenai ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan serta terbatasnya kuota kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.
Sorotan tersebut mencuat setelah mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tiga periode, Haroni Mamentiwalo, mengungkapkan rincian alokasi anggaran kesehatan melalui unggahan di media sosial Facebook.
Dalam keterangannya, anggaran sebesar Rp22,38 miliar tersebut terbagi atas dua komponen utama, yakni Rp11,4 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin melalui skema PBPU dan BP Kelas 3, serta Rp10,98 miliar untuk belanja obat-obatan.
Anggaran yang disebut telah tersedia sejak Januari 2026 itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga November 2026, masih terdapat keluhan mengenai dugaan kekosongan obat di RSUD Mala dan sejumlah puskesmas.
Bahkan, sejumlah pasien peserta BPJS dilaporkan masih harus membeli obat di luar fasilitas kesehatan. Persoalan lain muncul ketika warga, termasuk ibu hamil, mengalami kendala mendapatkan kepesertaan BPJS melalui skema bantuan pemerintah daerah.
Kadis Kesehatan Akui Kuota BPJS Pemda Penuh
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dr. Susanti Oktaviane Essing, M.Kes, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp.
Ia menyampaikan bahwa kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema bantuan iuran pemerintah daerah saat ini sudah terpenuhi, bahkan jumlah kepesertaan telah melampaui kuota yang tersedia.
“Kuota peserta JKN bantuan iuran Pemda saat ini sudah penuh, bahkan melebihi kuota yang tersedia, sehingga pendaftaran baru melalui skema tersebut belum dapat dilakukan,” jelas Susanti.
Sebagai alternatif, masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan disarankan mendaftar melalui kepesertaan JKN mandiri.
Sementara itu, warga kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah pusat, tetapi status kepesertaannya sudah nonaktif, diimbau mendatangi Dinas Sosial untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan JKN melalui skema bantuan pemerintah pusat.
Terkait kemungkinan penambahan kuota, Susanti menyatakan pihaknya siap mengakomodasi apabila pagu anggaran masih mencukupi. Namun, untuk sisa periode hingga Desember 2026, penambahan anggaran dinilai sudah tidak memungkinkan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengurus kepesertaan jaminan kesehatan sejak dini dan tidak menunggu hingga jatuh sakit atau menghadapi kondisi darurat.
BPKAD Belum Memberikan Tanggapan
Di sisi lain, pertanyaan mengenai pengelolaan dan realisasi anggaran BPJS maupun belanja obat-obatan masih membutuhkan penjelasan dari instansi pengelola keuangan daerah.
Upaya konfirmasi telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud, Paul A. Dimpudus, S.E., Ak., CA, melalui pesan WhatsApp.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan.
Sementara itu, sejumlah warganet melalui kolom komentar pemberitaan LacakPos.co.id, khususnya terkait persoalan ibu hamil yang tidak terakomodasi dalam kuota BPJS Pemda, turut meminta pemerintah daerah membuka data realisasi anggaran kesehatan secara transparan.
Masyarakat menginginkan adanya penjelasan berbasis data mengenai berapa anggaran yang telah direalisasikan untuk pembayaran iuran BPJS, berapa dana yang telah digunakan untuk pengadaan obat-obatan, serta bagaimana distribusi obat tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Transparansi Anggaran Menjadi Tuntutan Publik
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar mengenai penuh atau tidaknya kuota BPJS Pemda. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa alokasi anggaran kesehatan benar-benar mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan.
Dengan alokasi Rp22,38 miliar, publik berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan, penyerapan, hingga realisasi penggunaannya melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya Dinas Kesehatan dan BPKAD, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar berbagai pertanyaan masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi. (Jemmy Pandesingka)
Catatan Redaksi:
LacakPos.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya BPKAD dan Dinas Kesehatan, terkait rincian serta realisasi anggaran kesehatan Tahun Anggaran 2026. Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat.






