MINAHASA, LacakPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, efektif, dan berkualitas. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Pelayanan Publik dalam rangka pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa.
Kegiatan yang berlangsung di Azana Essence Vila Agape Manado, Pineleng, Selasa (17/11/2026), dihadiri Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa pembentukan Mal Pelayanan Publik merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin praktis, mudah dijangkau, dan memberikan kepastian dalam setiap proses administrasi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak berbelit-belit. Karena itu, kehadiran MPP harus mampu memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam upaya pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa.
Bupati juga menekankan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama bukan sekadar kegiatan seremonial atau berhenti pada dokumen kesepakatan. Lebih dari itu, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan yang nyata, terkoordinasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kerja sama ini tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan yang nyata, terkoordinasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” demikian penegasan Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Robby meminta seluruh instansi yang terlibat memberikan dukungan maksimal, mulai dari penyediaan jenis layanan, penempatan petugas yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan koordinasi antarinstansi.
Ia juga mengingatkan pentingnya standar operasional pelayanan yang jelas dengan mengedepankan keramahan, profesionalitas, integritas, serta kepastian pelayanan.
KEPUASAN MASYARAKAT MENJADI UKURAN KEBERHASILAN
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey mengingatkan bahwa keberhasilan Mal Pelayanan Publik tidak cukup diukur dari ketersediaan gedung maupun fasilitas pendukung.
Menurutnya, ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan dan kepuasan ketika mengakses pelayanan.
Karena itu, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan semangat melayani harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur serta petugas pelayanan.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk mengubah pola pikir dalam memberikan pelayanan. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, merupakan hal penting yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
“Jadikan setiap tugas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, daerah, dan masyarakat Kabupaten Minahasa,” pesannya.
Di akhir sambutan, Bupati berharap penandatanganan kerja sama tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, terintegrasi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
SEJUMLAH PEJABAT HADIR
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Theresia Wahyu Dianti, perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa, perwakilan Polres Minahasa, serta pimpinan sejumlah instansi vertikal.
Hadir pula perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, KP2KP Tondano, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, ATR/BPN Minahasa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tondano, BSG Cabang Tondano, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, dan undangan lainnya.
Melalui penguatan kerja sama lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dapat menjadi salah satu instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (B.Lengkong)






