Jelang Penyaluran Bantuan Pangan Kuartal IV, DKPP Talaud Turun Langsung ke Gudang Bulog

Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaud, Dirman Gumolung, S.Pt., MM., bersama jajaran dan pihak Perum Bulog melakukan pemeriksaan kualitas serta kuantitas beras bantuan pangan kuartal IV di Gudang Bulog Melonguane, Sabtu (14/11/2026). Sebanyak 10.779 KK di 19 kecamatan akan menerima bantuan beras dengan total alokasi 323,37 ton untuk periode Oktober–Desember 2026.

MELONGUANE, LacakPos.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperketat pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan pemerintah untuk alokasi kuartal IV tahun 2026.

Langkah tersebut dilakukan Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaud, Dirman Gumolung, S.Pt., MM., melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung stok beras di Gudang Bulog Melonguane, Sabtu (14/11/2026).

Bacaan Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh beras yang dipersiapkan untuk masyarakat memenuhi standar mutu, memiliki kualitas yang baik, serta layak dikonsumsi sebelum didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam kegiatan tersebut, Dirman Gumolung didampingi Sekretaris DKPP dan Kepala Bidang Ketersediaan. Turut hadir jajaran pengelola gudang Perum Bulog dari Melonguane, Kiama, dan Beo sebagai bagian dari koordinasi pengawasan lintas instansi.

Berdasarkan data DKPP, jumlah penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode Oktober, November, dan Desember 2026 mencapai 10.779 kepala keluarga.

Masing-masing keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan penyaluran untuk tiga bulan sekaligus, setiap KPM akan menerima total 30 kilogram beras.

Dengan jumlah penerima tersebut, total beras yang dipersiapkan pemerintah untuk masyarakat Talaud mencapai 323.370 kilogram atau setara 323,37 ton.

Bantuan pangan ini akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi 19 kecamatan, 142 desa, dan 11 kelurahan.

DKPP bersama Perum Bulog berkomitmen memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan, baik dari aspek ketepatan sasaran, jumlah maupun kualitas beras yang diterima masyarakat.

Pengawasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan program bantuan pangan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok hingga penghujung tahun 2026. (Jemmy Pandesingka)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *