TALAUD, LacakPos.co.id – Kabar melegakan datang bagi Vira Sanggamele, ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Talaud yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengalami persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat informasi keterbatasan kuota.
Setelah polemik tersebut mencuat dan mendapat perhatian masyarakat, kini muncul titik terang. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud memastikan masih tersedia ruang penambahan kuota kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan ini sebelumnya bahkan telah dikonfirmasi awak media kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui pesan WhatsApp, menyusul kekhawatiran terhadap akses pelayanan kesehatan yang harus diperoleh Vira menjelang persalinan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dr. Susanti Oktaviane Essing, M.Kes., saat dikonfirmasi awak media LacakPos.co.id melalui pesan WhatsApp, Kamis malam (19/11/2026), mengungkapkan bahwa hasil koordinasi dengan BPJS menunjukkan masih terdapat peluang penambahan kuota.
Menurutnya, ruang tersebut tersedia karena adanya pengurangan jumlah peserta akibat meninggal dunia maupun perpindahan kepesertaan (mutasi) pada bulan sebelumnya.
” Hasil koordinasi dengan BPJS malam ini, masih ada kuota penambahan, karena ada pengurangan yang meninggal dan mutasi di bulan sebelumnya. Ada miskomunikasi antara data Dinkes dan BPJS. Mohon maaf atas kekhilafan staf kami. Anggaran yang tersedia cukup,” jelas dr. Susanti.
Pernyataan tersebut sekaligus mengungkap adanya ketidaksinkronan data antara Dinas Kesehatan dan pihak BPJS yang sebelumnya memunculkan informasi seolah-olah kuota kepesertaan telah habis.
Dinkes pun mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi internal dan menyampaikan permohonan maaf atas persoalan tersebut.
Di sisi lain, perkembangan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terlebih bagi ibu hamil yang membutuhkan kepastian jaminan pembiayaan menjelang proses persalinan.
Selain menjelaskan persoalan kuota, dr. Susanti juga mengingatkan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat yang status kepesertaannya sudah tidak aktif agar segera melapor ke Dinas Sosial untuk mengurus reaktivasi.
Ia menjelaskan, apabila status kepesertaan tidak aktif lebih dari enam bulan, peserta bersangkutan harus mengikuti prosedur pendaftaran baru dari awal.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, diharapkan persoalan yang dialami Vira Sanggamele segera mendapatkan penyelesaian secara administratif maupun pelayanan di lapangan.
Namun, kepastian ketersediaan kuota tetap perlu diikuti dengan langkah konkret berupa pengaktifan kepesertaan dan jaminan akses pelayanan medis agar ibu hamil tersebut dapat menjalani persalinan dengan aman tanpa dibayangi persoalan administrasi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sinkronisasi data dan koordinasi antarinstansi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dalam memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terpenuhi.
(Jemmy Pandesingka)






