TALAUD, LacakPos.co.id — Perjuangan mendapatkan jaminan kesehatan menjelang persalinan dialami Vira Risti Sanggamele, seorang ibu hamil asal Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Di tengah kondisi kehamilan yang semakin mendekati waktu persalinan, Vira bersama suaminya, Melki Bidu, mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud pada Rabu (18/11/2026), dengan harapan memperoleh kepastian terkait kepesertaan BPJS Kesehatan.
Namun, harapan tersebut belum membuahkan hasil. Pasangan suami istri ini mengaku pulang tanpa mendapatkan kepastian mengenai jaminan kesehatan yang mereka butuhkan.
Melki Bidu menuturkan, kedatangan mereka ke Dinas Kesehatan dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk memastikan istrinya memperoleh akses pelayanan kesehatan menjelang persalinan.
Menurut penjelasan yang diterimanya dari petugas, kuota BPJS yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut telah habis sejak Oktober 2026. Sementara itu, penerimaan yang masih memungkinkan hanya diperuntukkan bagi bayi yang baru lahir.
“Penjelasan dari Dinas Kesehatan, kuota BPJS sudah habis sejak Oktober 2026. Sekarang yang dapat diterima hanya bayi yang baru lahir,” ungkap Melki.
Keterangan tersebut menyisakan pertanyaan bagi keluarga Vira. Pasalnya, mereka membutuhkan kepastian jaminan kesehatan untuk menghadapi proses persalinan yang semakin dekat.
Berdasarkan dokumen surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Kalongan tertanggal 16 November 2026, Vira Risti Sanggamele tercatat sebagai warga Desa Kalongan dan masuk kategori masyarakat ekonomi lemah atau miskin.
Dokumen tersebut menjadi salah satu bukti administrasi yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan.
Respons Dinas Kesehatan Jadi Sorotan
Persoalan ini kemudian menjadi perhatian ketika awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dr. Susanti Oktaviane Essing, M.Kes.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan menyampaikan sedang menjalankan tugas luar di Manado.
Ketika awak media kembali meminta waktu untuk memperoleh penjelasan terkait persoalan yang dialami Vira, respons singkat yang diterima berbunyi, “Maaf Pak. Nanti Jo.”
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak Dinas Kesehatan mengenai alasan penghentian penerimaan peserta, ketersediaan kuota, maupun langkah alternatif bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Selain itu, informasi mengenai dugaan tunggakan pembayaran kepada BPJS untuk tahun anggaran 2026 masih memerlukan konfirmasi resmi dari pemerintah daerah dan pihak BPJS Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan Jangan Terhambat Persoalan Administrasi
Kasus yang dialami Vira menjadi pengingat pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terlebih bagi ibu hamil yang membutuhkan perhatian menjelang persalinan.
Persoalan kuota dan administrasi semestinya segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi lintas instansi, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian.
Apalagi, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses fasilitas kesehatan.
Setelah upaya pengurusan tersebut belum memperoleh kepastian, Vira bersama suaminya kembali ke Lirung dengan membawa kekecewaan.
Kini, yang dibutuhkan keluarga tersebut bukan sekadar penjelasan administratif, melainkan kepastian akses pelayanan kesehatan demi keselamatan ibu dan calon bayinya.
Publik pun menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya Dinas Kesehatan, untuk menjawab persoalan tersebut.
Jangan sampai masyarakat kecil harus menghadapi ketidakpastian ketika justru membutuhkan kehadiran negara melalui pelayanan kesehatan.
(Jemmy Pandesingka)






