MANADO, LacakPos.co.id — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyampaikan paparan mewakili Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut membahas pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dalam paparannya, Victor Mailangkay menyoroti sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan, meliputi urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan, memperjelas pelaksanaan kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam menjangkau wilayah kepulauan dan perbatasan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pengawasan program pembangunan.
Pada sektor pertanahan dan tata ruang, pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi dengan instansi terkait, kepastian layanan pertanahan, perlindungan lahan pangan, serta penyelarasan rencana tata ruang wilayah provinsi dengan kabupaten dan kota.
Wakil Gubernur berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan prioritas, instansi penanggung jawab, serta pemantauan penyelesaian persoalan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sulawesi Utara berharap pelaksanaan pemerintahan daerah semakin terarah, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Turut Hadir: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., bersama anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (B.Lengkong)
