APBD 2027 Sangihe Prioritaskan Konektivitas dan Digitalisasi, Thungari Bidik Pemerataan Pembangunan

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sangihe, Jumat (20/11/2026). Pemerintah daerah menetapkan konektivitas antarwilayah dan transformasi digital sebagai prioritas pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pelayanan publik di wilayah kepulauan.

SANGIHE, LacakPos.co.id – Penguatan infrastruktur penghubung antarwilayah dan percepatan transformasi digital menjadi arah utama kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 2027. Prioritas tersebut disiapkan untuk menjawab tantangan geografis daerah kepulauan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membacakan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (20/11/2026).

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Sangihe, Denny Roy Tampi, serta dihadiri jajaran pemerintah daerah dan anggota legislatif.

Dalam penyampaiannya, Thungari mengungkapkan bahwa pembangunan Sangihe tahun 2027 mengusung tema “Transformasi Digital dan Konektivitas: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan.”

Tema tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut keterbatasan akses transportasi, pelayanan dasar, dan belum meratanya infrastruktur di sejumlah wilayah kepulauan.

Untuk merealisasikan arah kebijakan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan perhatian pada pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jembatan, penguatan sarana transportasi dan komunikasi, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Thungari, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus mampu menghasilkan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“APBD harus menjadi alat kebijakan fiskal daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selain pembangunan konektivitas, pemerintah daerah juga menempatkan sektor-sektor unggulan sebagai bagian penting dalam mendorong perekonomian Sangihe. Perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro dinilai memiliki potensi besar yang perlu diperkuat melalui program dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Thungari menekankan bahwa penyusunan APBD 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta disiplin anggaran.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pembenahan tata kelola pemungutan.

Sementara itu, alokasi belanja daerah akan difokuskan pada sejumlah kebutuhan prioritas, meliputi peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Bupati turut mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran dilakukan secara terukur dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengeluaran yang tidak produktif perlu dikendalikan, sedangkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik harus mendapatkan perhatian.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan nilai manfaat yang nyata,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Thungari juga mengharapkan DPRD dapat memberikan dukungan melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 secara konstruktif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab tantangan pembangunan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sangihe Risald Paul Makagansa, Wakil Ketua II DPRD Sangihe Marvein Hontong, Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, Penjabat Sekretaris Daerah Johanis Pilat, serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan fokus pada konektivitas dan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengarahkan APBD 2027 sebagai instrumen untuk memperkuat keterhubungan wilayah, membuka peluang ekonomi, dan mendorong pemerataan pelayanan publik di daerah kepulauan.
(Rinny)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *