Bupati Wongkar Hadiri Penyampaian Progres Pemeriksaan BPK, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Jadi Sorotan

Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri penyampaian progres pemeriksaan kepatuhan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 hingga Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Minsel, Selasa (17/11/2026), sebagai bagian dari evaluasi dan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang transparan dan akuntabel.

MINSEL, LacakPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Penyampaian Progres Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan tersebut dihadiri langsung Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Wongkar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurutnya, proses pemeriksaan tersebut memiliki arti penting sebagai bahan evaluasi sekaligus sumber masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Bupati berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong perbaikan tata kelola pendapatan daerah, sekaligus membantu pemerintah menggali dan mengembangkan berbagai potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemeriksaan ini sendiri bertujuan menilai kesesuaian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta regulasi terkait lainnya.

Bupati Wongkar juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh masukan, catatan, maupun rekomendasi yang disampaikan Tim BPK-RI.

Ia berharap setiap hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin optimal, transparan, serta akuntabel.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Gerungan Ervina Olivia Treivi, bersama anggota tim Nur Isnaeni, Anda Lusia Syefi, Bobby Nur Yusuf, dan Shander Zulfikar Poliyama.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Sonny Makaenas, AP., S.IP., M.Si., selaku Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Frangky Tangkere, S.P., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Arthur Donald Tumipa, M.Ed., Plt. Asisten Administrasi Umum; Fransye Hendra Pandey­nuwu, S.E., M.M., CGCAE., CGRA., Inspektur Daerah; Drs. James Tombokan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; serta Melky Manus, S.STP., Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Hadir pula para pejabat administrator dan jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. (Eka Putra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *