MINAHASA SELATAN, LacakPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus mendorong perencanaan pembangunan wilayah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., saat menghadiri Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Tenga, Rabu (11/11/2026), di Hotel Sutanraja Amurang.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pemanfaatan ruang wilayah Tenga, sekaligus menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan sebelum dokumen perencanaan tersebut memasuki tahapan selanjutnya.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa FDW menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, atas dukungan melalui Program Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kabupaten/Kota melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.
Penghargaan turut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tim konsultan, tim pendamping, serta seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Menurut FDW, tata ruang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan keteraturan penggunaan lahan, keseimbangan lingkungan, serta kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Tenga diharapkan mampu menghadirkan pedoman yang jelas mengenai pengembangan kawasan permukiman, pusat kegiatan, jaringan infrastruktur, kawasan pertanian, hingga pemanfaatan potensi unggulan daerah.
Dengan adanya perencanaan yang matang, pemerintah berharap perkembangan wilayah Tenga dapat berlangsung lebih tertib, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, sekaligus membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, FDW mengingatkan bahwa pengembangan wilayah harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.
Hal tersebut, lanjutnya, menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan.
Bupati juga menegaskan bahwa Konsultasi Publik I bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, melainkan menjadi wadah untuk menyatukan pandangan dan menyerap aspirasi berbagai pihak.
Melalui forum tersebut, peserta diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi aktual wilayah Tenga, potensi daerah, kebutuhan infrastruktur, persoalan pemanfaatan lahan, kawasan yang perlu dilindungi, serta berbagai tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
Pembahasan dalam konsultasi publik ini meliputi analisis wilayah, perumusan tujuan penataan ruang, konsep struktur dan pola ruang, hingga identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam penyusunan KLHS.
FDW turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program pemerintah maupun aktivitas investasi dapat berjalan berdasarkan pedoman pemanfaatan ruang yang jelas dan meminimalkan potensi konflik penggunaan lahan.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dapat menghasilkan dokumen RDTR dan KLHS yang berkualitas, realistis, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh Ir. Sufriyadi, Pejabat Fungsional Ahli Utama yang mewakili Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN.
Hadir sebagai pemateri, Imanda Pramana, S.T., IAP, selaku Pimpinan Tim Proyek RDTR Wilayah Perencanaan Tenga, bersama Nur Rahmatul Azizah, S.Si.
Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Heddy, S.H., M.H., Mayor Infanteri Rekom Mulyadi selaku Perwira Penghubung Kabupaten Minahasa Selatan, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tenga.
Hadir pula Camat Tenga Sonny Sagay, M.Si., Kapolsek Tenga Iptu Jusuf Kambey, Danramil 1302-15 Tenga Kapten Infanteri Oral Piet Tatambihe, serta para Hukum Tua se-Kecamatan Tenga.
Melalui penyusunan RDTR dan KLHS ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap penataan wilayah Tenga ke depan memiliki arah pembangunan yang lebih pasti, mampu mendorong investasi, serta tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (Eka Putra)
